REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, mengatakan rasionalisasi harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya subsidi BBM saat ini belum tepat sasaran.
"Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5 persen dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi. Artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini," kata Rosdiana.
Sementara, anggaran negara untuk subsidi BMM selalu melonjak. Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp502,4 triliun. Sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak, dari Rp130-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun.
"Mungkin ini moment rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan," ujar Rosdiana.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2 persem dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh, dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," ujar Rosdiana.
Rosdiana mengatakan, penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi. Harga-harga akan naik. Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak. Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.
"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," katanya.
