Selasa 06 Sep 2022 15:51 WIB

Suharso Menolak Hasil Mukernas dan Menuntut Permintaan Maaf

Suharso memberi kesempatan pelaku penggulingan dirinya bertabayun padanya.

Red: Indira Rezkisari
Warga berjalan melintasi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (5/9/2022). Musyawarah Kerja Nasional PPP di Serang Senin (5/9/2022) dini hari, memutuskan menunjuk Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa yang diberhentikan pada Sabtu lalu.
Foto:

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan dinamika internal yang terjadi di kepengurusan PPP akan mempengaruhi elektabilitas PPP di Pemilu 2024. "Posisi elektabilitas seperti sekarang  saja itu kan sudah banyak yang ditanggung oleh Suharso. belum masalah keluarga beliau, belum masalah beliau sebagai Menteri Bapenas, belum beban beliau sebagai di Koalisi Indonesia Bersatu, bagaimana memikirkan PPP-nya supaya lolos gitu, itu saja sudah menjadi beban besar bagi beliau ke depannya," kata Pangi.

Karena itu menurutnya agar PPP bisa lolos ambang batas parlemen di tahun 2024 mendatang, maka PPP harus bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya sendiri. "Itu kan musibah juga semoga itu tidak terjadi artinya ya kembalilah bermusyawarah kembali kepada internal rumah tangga PPP untuk membereskan. tentu yang bisa mengurus PPP, PPP sendiri yang  menyelesaikan masalah rumah tangganya, kan gak mungkin partai lain," ujarnya.

Namun demikian, Pangi menilai PPP beruntung lantaran konflik terjadi jauh sebelum pemilu. Sehingga PPP masih punya cukup waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Kalau soliditas internal terganggu itu partai lain yang bertepuk tangan gitu karena PPP masih di ujung tanduk ya, ada potensi nggak lolos parlemen, Kalau kemudian mereka di internal nggak solid bagaimana mau bisa lolos di jebakan ambang batas presiden threshold maupun parlemen threshold itu. Jadi menurut saya kalau mau diselesaikan, selesaikan sekarang. Apalagi di ujung mendekati ya sangat merugikan PPP," terangnya.

Konflik internal PPP namun diperkirakan tidak akan mempengaruhi soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab menurutnya PPP kemungkinan masih akan tetap mendukung KIB jika dinilai masih menguntungkan bagi PPP.

"Kalau solidtas KIB menurut saya nggak ada (pengaruh), siapapun ketua umumnya ya memang apakah ketua umumnya masih tetap mendukung di KIB atau tidak itu kan soal lain, tetapi kalau misalnya ketua umum partai punya prospek juga untuk menjadi cawapres, ya tetap aja PPP di KIB," kata Pangi.

Pangi menilai ideologi KIB merupakan transaksional pragmatis. Bukan tidak mungkin PPP akan mencari koalisi baru jika tak memberi keuntungan bagi partai berlambang Ka'bah itu.

"Mereka bisa saja tidak lagi tertarik di KIB artinya kalau misalnya Suharso dicopot atau berhenti atau di KLB kan tentu posisinya PPP tergantung gerbong baru. Ketua umum baru lah yang menentukan apakah tetap di KIB atau coba bermanuver ke koalisi yang baru," ujarnya.

Sebelumnya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya menunjukan bahwa PPP harus bekerja keras agar partainya bisa lolos parlemen pada 2024 mendatang. Sebab pemilih stabil PPP hanya 56,7 persen.

Saiful mengatakan, perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.

photo
Empat Tantangan Partai Islam - (infografis republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement