REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait sikap publik atas kenaikan harga BBM. Hasilnya mayoritas responden setuju subsidi tidak tepat sasaran.

"Yang setuju dengan pendapat argumen klasik ini meski mayoritas cuma 53 persen yang setuju subsidi BBM tidak tepat sasaran," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu (7/9/2022).

Rinciannya 17,7 persen responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 35,6 persen lainnya setuju subsidi tidak tepat sasaran. Sementara yang menyatakan tidak percaya bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran angkanya juga cukup besar."Mengapa penolakan kebijakan BBM tinggi itu karena nggak percaya sama argumen (subsidi BBM tidak tepat sasaran) ini, itu cukup besar 41 persen," ucapnya.

Burhanuddin mengatakan dilihat data demografinya, terlihat konstituen PKS cenderung tidak setuju dengan argumen subsidi salah sasaran. Demikian pula dengan pemilih Golkar."Meskipun Golkar bagian dari pemerintah ya tapi sebagian besar konstituen mereka yang memilih Golkar 2019 nggak percaya argumen itu," ujarnya.

Selain itu mayoritas pemilih PAN juga tidak percaya dengan argumen yang mengatakan subsidi BBM tidak tepat sasaran. Untuk diketahui survei dilakukan 25-31 Agustus 2022. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) atau teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen asumsi simple random sampling. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika