Kamis 08 Sep 2022 17:46 WIB

PM Jepang Kekeuh Gelar Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

PM Jepang dikritik atas penyelenggaraan pemakaman negara Shinzo Abe.

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha
 Kendaraan (kiri) membawa jenazah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggalkan kuil Zojoji setelah pemakamannya di Tokyo pada Selasa, 12 Juli 2022. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menerima kritikan ia tidak mengungkapkan dengan jelas mengapa ingin menggelar pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh Juli lalu.
Foto: AP/Hiro Komae
Kendaraan (kiri) membawa jenazah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggalkan kuil Zojoji setelah pemakamannya di Tokyo pada Selasa, 12 Juli 2022. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menerima kritikan ia tidak mengungkapkan dengan jelas mengapa ingin menggelar pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh Juli lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menerima kritikan ia tidak mengungkapkan dengan jelas mengapa ingin menggelar pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh Juli lalu. Tapi ia mempertahankan keputusan yang menurunkan angka dukungan pada pemerintahnya itu.

Keputusan Kishida menggelar pemakaman kenegaraan yang dibayar negara pada 27 September mendatang memicu penolakan dari masyarakat. Terutama karena pembunuhan Abe mengungkapkan hubungan partai berkuasa dengan Gereja Unifikasi yang dikritik selama bertahun-tahun.

Baca Juga

"Dengan rendah hati saya menerima kritikan penjelasan saya tidak cukup," kata Kishida pada anggota parlemen dalam merespon pertanyaan tentang masalah itu, Kamis (8/9/2022).

Abe perdana menteri terlama Jepang tapi juga sosok yang kontroversial. Ia ditembak hingga tewas saat berkampanye pada 8 Juli lalu.

Tersangka pembunuhannya ditangkap di lokasi kejadian, ia mengecam Gereja Unifikasi yang ia tuduh membuat ibunya bangkrut. Ia menyalahkan Abe karena mempromosikan gereja tersebut.

Sebagian besar masyarakat menilai hubungan antara partai berkuasa, Liberal Democratic Party (LDP) dengan Gereja Unifikasi tidak dijelaskan dengan memadai. Gereja itu didirikan di Korea Selatan (Korsel) pada tahun 1950-an oleh Sun Myong Moon yang mengaku sebagai juruselamat.

LDP mengungkapkan 179 dari 379 anggota parlemen pernah berinteraksi dengan gereja itu. Termasuk 17 anggota parlemen yang dibantu dalam pemilihan.

"Kami menanggapi temuan ini dengan sangat serius," kata Sekretaris Jenderal LDP  Toshimitsu Motegi dalam konferensi pers.

"Mulai saat ini, kami akan menggelar langkah menyeluruh pada partai untuk memastikan tidak ada orang yang memiliki koneksi dengan Gereja Unifikasi," tambahnya. Tapi sejumlah jajak pendapat menemukan mayoritas pemilih menilai hal itu sulit dilakukan.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam situs legislator dan sumber-sumber lain termasuk video yang diunggah gereja, ditemukan Abe dan 23 anggota partai faksi sayap-kanan termasuk orang-orang yang memiliki koneksi dengan gereja tersebut.

Motegi ditanya tentang hubungan Abe dengan gereja. Ia mengatakan terdapat keterbatasan memeriksa fakta mengenai orang yang sudah meninggal. Sementara itu di parlemen Kishida mengatakan pemakaman kenegaraan dilakukan karena kontribusi Abe pada negara dan prestasinya yang diakui di dalam maupun luar negeri.

Namun kritik dapat terus meningkat pasalnya biaya pemakaman naik menjadi 12 juta dolar AS dan tampaknya akan bertambah karena pemerintah Jepang harus menyediakan keamanan bagi perwakilan negara asing. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese diperkirakan hadir.

"Bahkan dibandingkan dengan upacara serupa yang kami gelar di masa lalu, kami yakin estimasinya masuk akal," kata Kishida dalam merespons pertanyaan apakah biayanya terlalu tinggi. 

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement