REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong akan menghadiri pemakaman kenegaraan mantan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe di Tokyo 27 September mendatang. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kantor Perdana Menteri (PMO) pada Jumat (9/9/2022) mengutip laman Channel News Asia.

Sekitar 6.000 tamu termasuk pejabat asing diperkirakan akan menghadiri upacara untuk perdana menteri terlama di Jepang. Pemakaman kenegaraan akan diadakan pada 27 September di aula Nippon Budokan Tokyo, Jepang.

Pemimpin dunia lainnya yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pejabat Jepang mengatakan pada akhir Agustus bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi berencana untuk menghadiri acara tersebut.

Perwakilan dari Taiwan juga akan hadir, meski pemerintah masih membahas siapa yang akan dikirim. Sementara China belum mengumumkan kedatangan resmi pemakaman Abe. Kremlin sebelumnya mengatakan pada Juli bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri pemakaman tersebut.

Jepang diperkirakan akan menghabiskan sekitar 12 juta dolar AS untuk pemakaman kenegaraan. Menurut perkiraan baru pemerintah, dana itu mencakup biaya keamanan dan penerimaan.

Pemerintah Jepang sebelumnya telah menyetujui anggaran sebesar 1,83 juta dolar AS untuk pemakaman. Namun pemerintah PM Fumio Kishida menghadapi kritik atas apa yang dianggap sebagai angka yang tidak realistis yang mengecualikan pengeluaran besar dan kuat untuk keamanan dan hosting VIP.

Keputusan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk mengadakan pemakaman kenegaraan telah menghasilkan oposisi publik yang luas. Hal ini timbul sebagian besar karena terungkapnya hubungan antara partai yang berkuasa dan Gereja Unifikasi.

Gereja yang didirikan di Korea Selatan pada 1950-an dan terkenal dengan pernikahan massalnya selama bertahun-tahun menghadapi pertanyaan tentang bagaimana cara mengumpulkan sumbangan. Tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Abe menuduh bahwa ibunya dihasut oleh gereja dan menyalahkan mantan perdana menteri karena mempromosikan gereja tersebut.

Mayoritas anggota masyarakat Jepang merasa bahwa hubungan antara Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan gereja belum dijelaskan secara memadai. Sebuah survei publik pun melihat ketidaksetujuan Kabinet Kishida merayap di atas 40 persen untuk pertama kalinya. Ini tak lain karena keraguan apakah partai yang berkuasa akan bebas dari ikatan dengan gereja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika