REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo setelah kenaikan harga BBM. Menurut dia, setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah memiliki berbagai risiko, salah satunya menurunkan angka kepuasan publik.
"Pasti masyarakat butuh banyak penyesuaian. Tentu, perubahan menimbulkan berbagai respon. Kebijakan selalu memiliki berbagai risiko, salah satunya menurun angka kepuasan," kata Faldo dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (20/9).
Selain memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, Faldo mengatakan, pemerintah juga menyiapkan strategi lanjutan guna meringankan beban masyarakat dan meningkatkan daya belinya. Yakni dengan menyiapkan bantalan sosial kepada masyarakat.
Ia yakin, strategi ini akan mampu mendorong konsumsi masyarakat dan pergerakan ekonomi. Sehingga tingkat kepuasan publik juga kembali meningkat.
"Ya, kepuasan menurun ya, kami yakin pasti naik lagi, kayak minum obat. Yang paling penting, secara jangka panjang kebijakan ini dapat menjaga perekonomian kita," kata dia.
Ia menyebut, saat ini pemerintah fokus untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, yakni dengan memberikan BLT BBM senilai Rp 600 ribu per orang dan juga memberikan subsidi upah kepada para pekerja.
"Tentu, pemerintah berfokus agar ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat bertahan dalam situasi ini. Penerimaan bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu per orang, sebanyak 20 juta penerima. Pekerja juga ada yang masuk dalam penerima ini. Kurang lebih total Rp 24 triliun," ujarnya.
Sebelumnya, dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang sebesar 9,7 persen pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Berdasarkan hasil survei IPI pada Agustus atau sebelum kenaikan BBM, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tercatat mencapai 72,3 persen. Sedangkan setelah kenaikan harga BBM, angka kepuasan publik semakin menurun hingga menjadi 62,6 persen, yang terdiri dari 16,3 persen sangat puas dan 46,3 persen publik merasa puas.
