REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong terselenggaranya perlindungan khusus anak dalam situasi darurat bencana. Hal ini menanggapi robohnya tembok sekolah MTsN-19 Pondok Labu, Jakarta akibat banjir.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar mengatakan anak-anak korban robohnya tembok saat banjir memerlukan perlindungan khusus. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya perlindungan khusus bagi anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
"KemenPPPA akan terus memastikan terselenggaranya perlindungan khusus bagi anak yang terdampak tembok roboh sekolah akibat bencana banjir," kata Nahar di Jakarta, Sabtu (8/10/2022).
KemenPPPA telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) DKI Jakarta. KemenPPPA juga mengirimkan tim guna memastikan telah dilaksanakannya prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan bagi siswa.
"Pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik penting dilaksanakan untuk menentukan intervensi yang tepat bagi anak," ujar Nahar.
Nahar menegaskan upaya perlindungan khusus anak terdampak bencana akan terus dilaksanakan. Salah satunya melalui pemetaan kebutuhan dasar dan spesifik bagi anak.
"Tim akan terus melakukan penjangkauan terhadap anak-anak terdampak bencana dan merencanakan dukungan psikososial untuk siswa-siswi setelah situasi kondusif,” ungkap Nahar.
Nahar juga menyampaikan evaluasi sarana prasarana harus dilakukan untuk memastikan aman tidaknya fasilitas belajar siswa pasca robohnya tembok sekolah akibat banjir. Walau demikian, ia berharap evaluasi itu tak mengganggu hak anak agar tetap bisa belajar.
"Jadi sementara waktu jika fasilitas belajarnya belum memungkinkan digunakan, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara daring atau cara lain yang lebih tepat, misalnya memindahkan lokasi belajar," ucap Nahar.
Selain itu, Nahar menghimbau agar seluruh satuan pendidikan melakukan upaya pencegahan bencana melalui pelatihan pengurangan risiko bencana. Sehingga seluruh warga satuan pendidikan dapat mengetahui dan terlatih menyelamatkan diri saat terjadi bencana.
"Sosialisasi dan simulasi pelatihan bencana penting dilakukan untuk menghindari kejadian serupa terulang, terutama saat ini sudah memasuki musim hujan," ucap Nahar.