Kamis 13 Oct 2022 16:06 WIB

PDIP: Jokowi Evaluasi Menteri yang Jadi Antitesanya

Hasto menegaskan Jokowi butuh menteri yang loyal dan solid di Kabinet Indonesia Maju.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para narasumber memberikan keterangan usai acara talkshow di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (9/10/2022). PDI Perjuangan menyalenggarakan talkshow dalam rangka memeriahkan perayaan HUT TNI Tahun 2022, serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI. Republika/Prayogi.
Foto: Republika/Prayogi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para narasumber memberikan keterangan usai acara talkshow di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (9/10/2022). PDI Perjuangan menyalenggarakan talkshow dalam rangka memeriahkan perayaan HUT TNI Tahun 2022, serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI. Republika/Prayogi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia meyakini, Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap menteri yang merupakan antitesanya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Baca Juga

Jokowi, jelas Hasto, memerlukan menteri yang loyal dan solid dalam bekerja di Kabinet Indonesia Maju. Khususnya jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan saat ini.

"Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya. Terutama mengenai masalah ekonomi dan berfokus dalam upaya membuat legacy yang dipimpinnya untuk rakyat," ujar Hasto.

Loyal dan solid tersebut juga berlaku kepada menteri yang berasal dari partai politik. Ia menegaskan bahwa kader partai politik yang menjadi menteri harus tunduk sepenuhnya terhadap kebijakan dari Jokowi.

"Kita harus hati-hati, sehingga menteri harus senafas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ikut-ikutan menyiapkan antisesa bagi presiden," ujar Hasto.

Sebelumnya, isu reshuffle ini sempat beberapa kali terdengar. Terakhir, para relawan Jokowi meminta agar para menteri dari kader Partai Nasdem diganti. Permintaan relawan ini menyusul keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, rencana perombakan kabinet atau reshuffle terhadap jajaran menterinya memang selalu ada. Kendati demikian, ia belum memutuskan kapan reshuffle terhadap para menterinya akan dilakukan.

“Rencana (reshuffle) selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan,” kata Jokowi usai meninjau Stasiun Kereta Cepat Tegalluar di Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement