REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membutuhkan helikopter dan speedboat atau perahu motor untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 ke daerah-daerah terpencil. Kebutuhan itu setelah KPU memetakan daerah-daerah yang dalam pemilu sebelumnya terkendala pendistribusian logistiknya.
Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, beberapa daerah yang butuh kendaraan khusus untuk distribusi logistik itu adalah kawasan perbatasan dan kepulauan. "Kami butuh helikopter dan speedboat buat pedalaman di Kalimantan juga butuh," kata Yulianto kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
Meski membutuhkan, Yulianto mengindikasikan bahwa KPU tidak akan membeli helikopter dan speedboat. KPU berencana bekerja sama dengan TNI-Polri saja agar bisa menggunakan helikopter dan speedboat milik dua institusi itu.
"Kami akan gandeng TNI dan Polri karena mereka punya armada, punya peralatan. Selain armada, mereka punya personel yang mampu dan tangguh untuk mendistribusikan logistik," kata koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI itu.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap menyebut KPU berencana membeli sejumlah rantis Maung produksi PT Pindad, perusahaan industri militer dalam negeri. Mobil 4x4 itu bakal digunakan untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024 di daerah-daerah terpencil.
KPU berencana membeli mobil Maung Pindad yang memang diperuntukkan bagi sipil, bukan jenis tempur. "Spesifikasinya 4x4 sehingga bisa melewati jalan dengan geografis sulit ditempuh mobil biasa saat mendistribusikan logistik," katanya kepada Republika, Senin (24/10/2022).
Rencana pembelian Maung Pindad ini, kata dia, berkaca dari pengalaman pendistribusian logistik saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Ketika itu, terdapat sejumlah daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan biasa.
Karena itu, hanya beberapa daerah yang memang terdapat kawasan terpencil, yang akan mendapatkan rantis ini. Parsadaan tak menjawab ketika ditanya berapa jumlah Maung yang akan dibeli.
Dia hanya menegaskan bahwa rencana pembelian Maung ini baru sebatas kajian. "Belum ada keputusan untuk membeli Maung Pindad untuk daerah-daerah tersebut," katanya.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, jika kajian untuk pembelian Maung Pindad ini disetujui, pengadaannya akan masuk ke dalam anggaran belanja tahun 2023. Sebagai informasi, satu unit Maung Pindad tipe sipil dibanderol dengan harga Rp 600 juta hingga Rp 700 juta.
Meski pembelian Maung Pindad ini masih wacana, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tampak sudah menggunakan rantis berwarna hijau ala militer itu. Dalam sebuah video di akun Instagram resmi KPU RI, terlihat Hasyim turun dari Maung berpelat nomor merah 'B 2 KPU' itu saat menghadiri sebuah acara di Bogor, Jawa Barat, pada akhir September lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika