REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyurati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait temuan masalah dalam anggaran Komponen Cadangan atau Komcad. Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, BPK telah meminta agar laporan keuangan anggaran program tersebut diperbaiki.

Menurut dia, temuan itupun saat ini telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan. “Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti,” ujar Nyoman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).

Adanya temuan masalah dalam laporan keuangan program Komcad tersebut bisa berpotensi menyebabkan sengketa oleh pihak ketiga terhadap asset yang dimiliki Komcad. Nyoman menyebut, terdapat beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaan program Komcad.

Namun, koreksi tersebut hanya bersifat administratif, sedangkan perbaikan-perbaikan lainnya sudah ditindaklanjuti oleh Kemenhan.

“Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya. Tahun depan pun kita juga masih bisa mengaudit kembali,” kata dia.

Lebih lanjut, Nyoman juga mengatakan, BPK tak hanya memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan, namun juga ke beberapa kementerian dan lembaga lainnya. Nantinya, rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan.

“Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari kami,” jelas Nyoman.

Sebelumnya, berdasarkan audit sistem pengendalian internal dan kepatuhan BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021, menemukan adanya sejumlah pengadaan barang senilai Rp 531,96 miliar belum masuk ke dalam anggaran 2021, dan lebih dari separuhnya yaitu Rp 235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad).

Ikuti Whatsapp Channel Republika