Senin 21 Nov 2022 05:31 WIB

Ini Biaya dan Cara Urus KITAS Indonesia

Pengurusan KITAS harus dilakukan di wilayah domisili WNA.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Gita Amanda
Warga negara asing (WNA) melintas di dekat kios pedagang di Pasar Seni Kuta, Badung, Bali, (ilustrasi).
Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo
Warga negara asing (WNA) melintas di dekat kios pedagang di Pasar Seni Kuta, Badung, Bali, (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan salah satu primadona produk keimigrasian bagi warga orang asing (WNA). Dengan kartu ini, WNA bisa beraktivitas di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih lama.

Namun tidak jarang baik penjamin maupun WNA bertanya-tanya mengenai proses pengurusannya. Berikut adalah lima hal yang perlu diketahui baik oleh penjamin maupun WNA seputar pengurusan KITAS:

1. VITAS dahulu, KITAS kemudian

Memperoleh VITAS (Visa Tinggal Terbatas) adalah cara tercepat untuk memperoleh KITAS. Secara umum, visa dikategorikan berdasarkan klasifikasi bekerja atau tidak bekerja. Klasifikasi visa juga yang akan menentukan jenis dokumen yang perlu dibawa oleh penjamin maupun orang asing pada saat pengurusan ITAS di Kantor Imigrasi. Pengguna Vitas tersebut diwajibkan melapor ke kantor imigrasi dan mengonversi vitasnya menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maksimal 30 hari sejak kedatangan.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh, menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, permohonan Izin Tinggal Terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanda masuk diberikan.

"Visa tinggal terbatas adalah izin masuk untuk tinggal terbatas. Namun dalam ketentuan, utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021, pemegang VITAS harus mengurus KITAS-nya paling lama 30 hari setelah kedatangan," kata Achmad dalam keterangannya pada Ahad (20/11).

2. Persyaratan

Adapun persyaratan pengurusan KITAS adalah sebagai berikut:

• Surat permohonan ITAS dari sponsor;

• Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermaterai Rp. 10.000,-);

• KTP sponsor;

• Formulir pengajuan ITAS;

• Paspor asli dan fotocopy;

• Surat keterangan domisili dari RT/RW atau hotel atau apartement;

• Telex persetujuan ITAS;

• Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP sponsor dan Kartu Keluarga Sponsor;

• Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;

• Untuk TKA melampirkan IMTA, RPTKA, surat nikah dan akte kelahiran (surat nikah dan akte kelahiran harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa inggris oleh penerjemah bersertifikat);

• Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Rekomendasi dari Bdan Kordinasi Penanam Modal (BKPM) serta dokumen perusahaan lainnya;

• Untul pelajar/mahasiswa melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait

3. Uruslah KITAS di kantor imigrasi di wilayah domisili WNA

Berbeda dengan visa on arrival, yang juga sekaligus sebagai izin tinggal kunjungan, yang bisa diperpanjang di kantor imigrasi mana saja di seluruh Indonesia, pengurusan KITAS harus dilakukan di wilayah domisili WNA.

"Ini terkait juga dengan pengawasan keimigrasian, agar kantor imigrasi mudah melakukan pendataan serta pengawasan orang asing yang tinggal lama di wilayahnya," ujar Achmad.

4. Pemegang Visa Kunjungan bisa Dapatkan KITAS, asalkan

WNA pemegang visa kunjungan berindeks B211A bisa memperoleh izin tinggal terbatas selama memiliki penjamin yang sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya.

"Misalnya orang asing yang ingin alih status dari visa kunjungan atau izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal penyatuan keluarga, maka harus punya penjamin sebagaimana ditentukan undang-undang, seperti suami atau istri, ayah atau ibu WNI bagi yang berusia di bawah 18 tahun," ujar Achmad

5. Biaya

Biaya pengurusan KITAS per permohonan bervariasi antara Rp750 ribu hingga Rp 12 juta bergantung pada jenis ITAS dan lama tinggal di Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 tahun 2019 mengenai Tarif PNBP di lingkungan Kemenkumham. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. ITAS Saat Kedatangan: Rp. 750.000

b. ITAS Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan: Rp. 1.000.000

c. ITAS Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun: Rp. 1.500.000

d. ITAS Masa Berlaku Paling Lama 2 Tahun: Rp. 2.000.000

e. ITAS Khusus Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Rp. 5.000.000

f. Persetujuan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia: Rp. 1.000.000

g. Teraan Izin Tinggal Terbatas Untuk Pekerja di Perairan Indonesia: Rp. 300.000

h. Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun: Rp. 12.000.000

i. Izin Tinggal Terbatas Tidak dalam Rangka Bekerja untuk Rumah Kedua Bagi Pengikut (Suami/Istri/Anak/Orang Tua) dengan Masa Tinggal Paling Lama 5 Tahun: Rp. 3.500.000.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement