REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap rencana kenaikan tarif pembayaran BPJS ke rumah sakit tidak membuat sumber dana BPJS mengalami defisit. Menurut Moeldoko, hal itu perlu diantisipasi sebab keuangan BPJS pernah minus.

"Kita punya pengalaman BPJS pernah tekor, ya. Saat ini BPJS pertumbuhannya sangat baik. Jangan sampai nanti kenaikan itu nantinya membuat BPJS mengalami kesulitan keuangan lagi," kata Moeldoko, saat menerima kedatangan Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti di Gedung Bina Graha, Rabu (23/11/2022).

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga meminta BPJS mendorong rumah sakit yang menjadi mitra membelanjakan anggarannya untuk membeli alat-alat kesehatan produksi dalam negeri, terutama bagi rumah sakit swasta. Dari hasil pemantauan dan verifikasi lapangan tim Kantor Staf Presiden, kata dia, sejauh ini serapan belanja rumah sakit swasta terhadap alat kesehatan produksi dalam negeri masih minim.

"Kalau serapan belanja alkes dalam negeri tinggi, industrinya juga akan tumbuh dan serapan pekerjanya juga besar. Ini sudah menjadi perintah Presiden. Jadi, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi, mitra BPJS66 persen adalah rumah sakit swasta. KSP juga akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pihaknya siap mendorong rumah sakit yang menjadi mitra untuk menyerap alat kesehatan produksi dalam negeri. Salah satu caranya dengan menambahkannya ke dalam perjanjian kerja sama.

"Hanya untuk monitoringnya nanti apakah rumah sakit benar-benar menjalankan kesepakatan, ini yang kami butuh dukungan dari pihak lain. Termasuk dari Kantor Staf Presiden," jelas Ali Ghufron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika