REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (NFA) menjamin, kebijakan impor beras pemerintah tidak akan menganggu tingkat harga beras produksi lokal. Petani akan tetap dilindungi sehingga dipastikan tak terdampak dari impor beras yang akan masuk dalam waktu dekat.

"Kalau ada isu (impor) menekan harga petani, tidak. Ini akan sangat terukur. Jadi isu merugikan petani itu tidak benar," kata Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi usai meninjau ketersediaan bahan pokok di ritel modern kawasan Jakarta, Kamis (8/12/2022) pagi.

Pemerintah melalui Perum Bulog tengah memproses impor beras sebanyak 200 ribu ton yang diperkirakan tiba maksimal akhir bulan ini. Namun, pemerintah masih merahasiakan detail asal negara beras yang diimpor tersebut.

Arief mengatakan, pendistribusian beras impor tersebut akan sangat ketat. NFA bersama Bulog akan mengontrol penggunaan beras impor yang akan dijadikan cadangan beras pemerintah (CBP) khusus untuk operasi pasar. NFA juga melibatkan Satgas Pangan dan Bareskrim untuk mencegah penyelewengan penggnaan bera simpor.

Lebih lanjut ia mengingatkan, dalam tiga tahun terakhir Indonesia pun tidak melakukan impor beras karena produksi dalam negeri mencukupi. Namun di tahun ini, impor harus ditempuh untuk menambah kembali cadangan beras pemerintah di Bulog yang menipis karena ketersediaan dalam negeri belum mampu memenuhi sepenuhnya.

CBP selain digunakan untuk operasi pasar juga akan didistribusikan jika terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam. Saat ini, total cadangan beras Bulog hanya sekitar 494,2 ribu ton dari batas aman 1,2 juta ton.

Ia mengatakan, akan sangat berbahaya jika negara tidak memiliki cadangan yang cukup, terlebih dalam beberapa waktu terakhir terjadi sejumlah bencana alam yang memerlukan bantuan beras dari pemerintah.

Perum Bulog memastikan impor beras sebanyak 200 ribu ton akan tiba pada akhir bulan ini. Stok tersebut akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan khusus untuk kebutuhan operasi pasar dalam stabilisasi harga.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, mengatakan, tengah berupaya agar proses kedatangan beras tepat waktu sebelum akhir tahun. Ia mengakui, melakukan importasi beras pada akhir tahun tidak mudah. Apalagi, kebijakan impor baru diputuskan pada November lalu.

"Kita upayakan (datang) smapai Desember ini, tinggal hitungan minggu saja kan. Itu yang inginkan. Kita harus datangkan 200 ribu ton minimal, ini tidak mudah tapi dengan segala upaya," kata Budi.

Kendati demikian, Buwas enggan menjelaskan detail asal negara impor beras. Ia hanya menyebut, terdapat sejumlah negara produsen besar yang dapat mengekspor berasnya ke Indonesia. Di antaranya Vietnam, Thailand, Myanmar, India, dan Pakistan. Harga beras impor yang didatangkan dari sejumlah negara itu dipastikan lebih rendah dari harga beras medium di Indonesia.

Menurutnya, terdapat banyak dinamika dalam proses Bulog mendapatkan pasokan beras dari luar. Pasalnya, ada negara-negara yang semula setuju namun membatalkan karena memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

Buwas menambahkan, impor beras kembali dapat dilakukan pada awal tahun depan tepatnya pada Januari-Februari. Sebab, izin yang diberikan pemerintah sebanyak 500 ribu ton sehingga jika realisasi 200 ribu ton di akhir tahun tercapai, masih terdapat sisa kuota 300 ribu ton yang dapat didatangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika