Pemerintah pun telah memutuskan tidak akan melakukan pembatasan pergerakan massa pada masa libur Natal dan Tahun baru (Nataru). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pembatasan pergerakan masyarakat pada libur Nataru pada 2020 dan 2021.

"Di tahun ini 2022 dan 2023 bisa dipastikan kita tidak akan membatasi lagi masyarakat untuk melakukan pergerakan," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (13/12).

Pemerintah, jelas Budi, mengamini bahwa libur Natal akan dimanfaatkan umat Kristiani untuk berkegiatan. Selain itu, libur Nataru juga akan berbarengan dengan libur sekolah yang tentunya akan meningkatkan jumlah pergerakan massa.

"Pelaksanaan Nataru kali ini juga bersamaan dengan libur sekolah, berarti ada satu akumulasi antara mereka yang akan liburan dan libur sekolah. Dan tentu ini akan memberikan suatu lonjakan penumpang yang relatif banyak, tapi dari semua itu kita tetap harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan tidak lupa kesehatan," ujar Budi.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, pergerakan massa pada libur Nataru tahun ini adalah sebesar 44,1 juta orang. Jumlah itu merupakan 16,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Adapun moda transportasi terbanyak yang akan dipakai adalah mobil probadi, sebanyak 28,26 persen. Selanjutnya sepeda motor (16,47 persen), kereta api (13,42 persen), bus (11,90 persen), dan pesawat (11,02 persen).

Selanjutnya adalah mobil sewa (5,47 persen), mobil travel (4,55 persen), kapal penyeberangan (4,49 persen), dan kapal laut (2,04 persen). Penggunaan moda terbanyak disebutnya masih menggunakan angkutan jalan total, sebesar 67,95 persen.

"Kita memperkirakan bahwa jalur tol adalah jalur favorit yang akan mendominasi sebanyak 58,7 persen. (Jalan) Arteri 41,3 persen, serta jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen," ujar Budi.