REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum PBB sepakat menunda untuk kedua kalinya apakah pemerintah Taliban di Afghanistan dan junta militer di Myanmar dapat mengirimkan duta besarnya ke PBB di New York.

Tanpa pemungutan suara 193 negara anggota Majelis Umum PBB sepakat pada keputusan yang diambil komite kredensial PBB. Komite sembilan negara termasuk Amerika Serikat (AS), Rusia dan Cina itu juga menunda keputusan kursi Libya di PBB.

Dengan ditundanya keputusan soal perwakilan Myanmar, Afghanistan dan Libya ini maka perwakilan yang sekarang masih bertahan di PBB. Tetapi komite kredensial mengatakan dapat mempertimbangkan kembali kredensial ini" di Sidang Umum Ke-77 pada September tahun depan.

Pemerintah Taliban di Afghanistan dan junta militer di Myanmar memperebutkan kursi PBB dengan pemerintah yang mereka gulingkan tahun lalu. Bila PBB mengakui pemerintah Taliban dan junta Myanmar maka satu langkah dua pemerintah itu mendapatkan pengakuan internasional.

Kursi Libya di PBB juga diperebutkan oleh "Pemerintah Stabilitas Nasional" yang dipimpin Fathi Bashagha dan Pemerintah Persatuan Nasional di Tripoli.

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan dari pemerintah yang diakui internasional pada Agustus tahun lalu. Ketika Taliban berkuasa dari tahun 1996 sampai 2001, duta besar yang mereka guling masih menjadi perwakilan Afghanistan di PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya tentang perwakilan Afghanistan di PBB.

Junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika