REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik, Yuari Prayanto atau Mazdjo Pray mengatakan nama Erick Thohir digadang-gadang menjadi calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 adalah hal yang wajar. Menurutnya, itu karena sosok Menteri BUMN tersebut memiliki pengaruh secara global.
"Ia adalah generasi muda yang berpengaruh secara global dan dalam perjalanan panjang bangsa ini membutuhkan sosok yang mengakar dalam konteks lokal dan siap menghadapi tantangan global," kata Mazdjo Pray dalam keterangannya di Jakarta Selasa (3/1/2023).
Korelasi lainnya, lanjut dia, Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang memiliki kepekaan untuk merespons isu-isu global dan prestasi tingkat dunia. Erick Thohir merupakan pemimpin yang pernah mengisi posisi sebagai Presiden Inter Milan, CEO Philadelphia 76ers dan CEO DC United.
Ia juga merupakan Anggota Central Board Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) dan Anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC). Dengan pengalaman memimpin tersebut, menurut dia, Erick Thohir memiliki pengaruh di dunia internasional.
Erick Thohir juga berperan penting mendatangkan jutaan vaksin ketika masa pandemi COVID-19. Di samping itu, Erick juga dinilai berhasil menyelamatkan dunia sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA atas tragedi naas di Stadion Kanjuruhan.
Maka dari itu, Mazdjo Pray mengatakan tidak heran jika banyak masyarakat di akar rumput atau tingkat elite nasional memberikan dukungan. Menurutnya, komitmen Erick Thohir terhadap masyarakat dan bangsa tidak diragukan lagi.
"Mayoritas warga net percaya adalah pemimpin yang bisa membawa kemajuan Indonesia," kata Mazdjo Pray.
Elektabilitas Erick Thohir sebagai cawapres menjadi yang tertinggi secara nasional berdasarkan hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN). Dari hasil survei Poltracking Indonesia akhir November 2022, Erick memiliki elektabilitas sebesar 16,2 persen. Kemudian di akhir Desember 2022, SPIN menemukan elektabilitas Erick Thohir berada di angka 19,2 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika