REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne mengatakan, meski ada protes dari China, negaranya akan tetap mempertahankan peraturan tentang pengujian Covid-19 bagi pelancong asal Negeri Tirai Bambu. Dia menyebut, hal itu bertujuan melindungi warga Prancis.

“Saya pikir kami melakukan tugas kami dalam melindungi warga Prancis dengan meminta tes (Covid-19),” kata Borne saat diwawancara radio Franceinfo tentang adanya protes China terkait penerapan pengujian Covid-19 tersebut, Selasa (3/1/2023).

Borne menekankan, pengujian Covid-19 terhadap pelancong asal China diterapkan Prancis dengan menghormati aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Kami akan terus melakukannya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, sebagai bagian dari upaya perlindungan warga Prancis, tujuan pengujian Covid-19 bagi pelancong asal China adalah menemukan evolusi virus. “Itulah yang kami lakukan sejak Ahad (1 Januari lalu),” kata Borne.

Sejak Ahad, para pelancong asal China yang tiba di Prancis diharuskan mengenakan masker dan menjalani tes Covid-19. Mulai Kamis (5/1/2023) mendatang, pelancong asal Negeri Tirai Bambu diminta menunjukkan hasil tes PCR atau antigen dalam kurun kurang dari 48 jam yang menunjukkan bahwa mereka negatif Covid-19.

Prancis adalah satu dari belasan negara lain yang menerapkan peraturan demikian terhadap pelancong asal China. Negara-negara Eropa dilaporkan akan berusaha mengoordinasikan tanggapan mereka terkait pengujian itu.

China telah mengkritik dan memprotes keputusan sejumlah negara memberlakukan tes Covid-19 terhadap orang atau pelancong asal negaranya. “Sejumlah negara telah mengambil pembatasan masuk yang hanya menargetkan pelancong hIni tidak memiliki dasar ilmiah dan beberapa praktik tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Nao Ming dalam pengarahan pers, Selasa (3/1/2023), dikutip laman resmi Kemenlu China.

Dia menegaskan, China siap mengambil aksi balasan terhadap mereka yang menerapkan pembatasan terhadap pelancong asal negaranya. “Kami dengan tegas menolak menggunakan tindakan Covid untuk tujuan politik dan akan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanggapi berbagai situasi berdasarkan prinsip timbal balik,” ucapnya.

Mao mengatakan, saat ini posisi China masih sama, yakni siap menjalin kerja sama dengan komunitas internasional untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Sejak Covid-19 merebak, China secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional melawan pandemi dan segera bergabung dalam respons internasional terhadap tantangan Covid,” ujarnya.

Kemudian terkait laporan adanya lonjakan kasus baru Covid-19 di China, Mao mengklaim negaranya telah memberikan informasi secara tepat, terbuka, dan transparan. China, kata Mao, membagikan data genom virus dari kasus Covid-19 terbaru melalui Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GISAID).

China telah melonggarkan kebijakan nol-Covid mereka pada awal Desember 2022 lalu. Sejak saat itu, kasus baru Covid-19 diduga merebak kembali di sana. Peta penyebaran dan jumlah kasus tak diketahui pasti. Hal itu karena China memutuskan menghentikan penerbitan data harian infeksi Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika