Sabtu 28 Jan 2023 21:35 WIB

Pelapor PBB untuk HAM Korut akan Kunjungi Korsel

Pelapor PBB akan berbicara tentang situasi hak asasi perempuan dan anak-anak Korut

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara (Korut), Elizabeth Salmon dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) pada pekan depan. Ia akan menghadiri konferensi tentang HAM Korut dan bertemu dengan kelompok aktivis terkait.
Foto: AP Photo/Ahn Young-joon
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara (Korut), Elizabeth Salmon dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) pada pekan depan. Ia akan menghadiri konferensi tentang HAM Korut dan bertemu dengan kelompok aktivis terkait.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Korea Utara (Korut), Elizabeth Salmon dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan (Korsel) pada pekan depan. Ia akan menghadiri konferensi tentang HAM Korut dan bertemu dengan kelompok aktivis terkait.

"Selama konferensi, Senin dan Selasa pekan depan dia akan berbicara tentang situasi hak asasi perempuan dan anak-anak Korut dan menjadi tuan rumah sesi," kata sumber diplomatik pada Sabtu (28/1/2023) dikutip kantor berita Yonhap News Agency.

Salmon akan berada di Korsel selama lima hari. Ia juga dijadwalkan bertemu keluarga dari enam warga Korsel yang ditahan di Korut. Ia berharap dapat berbagi pendapat tentang upaya PBB agar mereka kembali ke negaranya.

"Saya mengerti kunjungannya kali ini difokuskan pada isu-isu hak perempuan Korut dan tahanan Korsel," kata salah satu sumber. Salmon dilaporkan belum memiliki rencana untuk bertemu pejabat tinggi pemerintah Korsel selama kunjungan tersebut.

Secara terpisah, pada Jumat (27/1/2023), Presiden Korsel Yoon Suk-yeol menginstruksikan Kementerian Unifikasi untuk meningkatkan kesadaran situasi HAM Korut di dalam maupun luar negeri. Yoon memberikan instruksi tersebut saat menerima pengarahan kebijakan bersama dari Kementerian Unifikasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Veteran, dan Kementerian Manajemen Personalia.

"Reunifikasi bisa terjadi tiba-tiba, jadi hanya ketika kita siap kita bisa mewujudkannya," katanya seperti dikutip oleh sekretaris presiden senior untuk urusan pers Kim Eun-hye.

"Sangat penting untuk memberi tahu orang-orang kami sehingga mereka memahami dengan baik realitas hak asasi manusia dan situasi politik Korut,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement