REPUBLIKA.CO.ID, LIMA -- Kongres Peru kembali menolak percepatan pemilihan umum ke Desember 2023. Pemilu yang lebih awal salah satu tuntutan pengunjuk rasa yang sudah hampir setiap hari menggelar protes selama tujuh pekan terakhir sejak mantan Presiden Pedro Castillo diturunkan.
Usulan untuk menggelar pemilu lebih awal didukung presiden saat ini Dina Boluarte. Tapi Kongres sangat terpecah. Proposal pertama yang berasal dari partai sayap kanan, Popular Force ditolak 64 anggota parlemen, didukung 54 dan dua abstain.
"Saya menyesal Kongres tidak mencapai konsensus yang dibutuhkan untuk memajukan pemilihan umum, kami akan segera mengeluarkan rancangan undang-undang sehingga rakyat Peru dapat memilih pemerintah mereka dengan demokratis pada tahun 2023," cicit Presiden Dina Boluarte di Twitter, Kamis (2/2/2023).
Anggota kongres dan juru bicara partai sayap kanan Popular Renovation, Jorge Montoya mengatakan pemilu lebih awal tidak konstitusional. Ia mengatakan anggota Kongres harusnya dibiarkan menyelesaikan masa jabatannya.
Partai Castillo, Peru Libre mencoba memperebutkan suara untuk proposal mereka yang termasuk referendum tak mengikat untuk konstitusi dan anggota kongres yang baru.
"Kami ingin meninggalkan kursi kami, tapi tidak sebelum langkah pertama untuk konstitusi yang baru," kata anggota kongres dari Peru Libre, Maria Aguero.
"Itu artinya bertanya pada rakyat apakah mereka ingin atau tidak konstitusi yang baru," tambahnya.
Agar dapat disetujui proposal itu harus mendapatkan 87 suara sementara butuh 66 suara untuk memic referendum nasional.
Unjuk rasa dengan kekerasan pecah selama akhir pekan setelah Kongres menunda pemungutan suara. Satu orang pengunjuk rasa tewas dan Boluarte mengatakan akan mengajukan proposalnya sendiri bila Kongres gagal mencapai kesepakatan.
Selama berpekan-pekan pengunjuk rasa memblokir jalan, menduduki bandara dan membakar gedung-gedung. Mereka menuntut pemilu digelar lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Demonstran juga meminta Boluarte turun dan Castillo dibebaskan dari penjara.
Saat ini Castillo berada di tahanan pra-sidang atas dakwaan pemberontakan setelah mencoba membubarkan Kongres dengan ilegal. Berdasarkan jajak pendapat yang baru dukungan pada Kongres hanya 7 persen.
Sebelumnya Kongres setuju untuk memajukan pemilu yang dijadwalkan pada 2026 ke April 2024. Tapi gagasan itu gagal meredam kerusuhan.
"Kami kembali menegaskan tuntutan kami pada Kongres untuk melihat proposal dengan rasa tanggung jawab dan urgensi yang diminta negeri," kata Boluarte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika