REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto hadir di Cilacap sebagai tanda dimulainya pemasangan serentak 1 juta patak batas tanah untuk Indonesia.
Dengan mengusung tema "Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok," Menteri Hadi menyerukan masyarakat untuk memasang patok batas di tanah milik masing-masing. "Pemasangan patok batas tanah yang dilakukan secara mandiri ini penting, dengan demikian setiap warga yang memiliki tanah akan punya kesadaran dalam menjaga batas-batas tanahnya, Selain itu secara langsung juga berdialog dan bersepakat dengan tetangga mengenai batas tanah masing-masing," Menteri Hadi dalam keterangan persnya, Jumat (3/2/2022).
Gerakan Masyarakat Pasang Tanda Batas atau disingkat GEMAPATAS ini dicanangkan sekaligus sebagai gerakan melawan mafia tanah yang sering mengganggu warga masyarakat. Menteri Hadi menekankan "Mafia tanah seringkali hadir memanfaatkan kekaburan dan ketidakjelasan batas-batas kepemilikan tanah. Tanah yang sudah diwariskan turun temurun kemudian berubah menjadi sengketa karena anak cucu pemilik tanah tidak tahu persis letak dan batas-batas tanah milik orang tua mereka. Dari sinilah Mafia tanah mulai bermain. Jadi penting sekali GEMAPATAS ini agar warga bersama keluarganya, memasang sendiri patok batas-batas tanahnya."
GEMAPATAS yang digelar oleh Kementerian ATR/BPN ini dilangsungkan secara serentak seluruh Indonesia. "Hari ini kita pasang patok serentak di seluruh Provinsi, seluruh Kabupaten/Kota dan beberapa pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain, kita mulai gerakan kesadaran ini, 1 juta patok adalah permulaan, gerakan ini akan terus sampai seluruh bidang tanah di Indonesia bisa dipetakan dan di sertipikatkan," Menteri Hadi menerangkan.
Patok-patok batas tanah yang telah dipasang secara mandiri oleh warga masyarakat ini juga nantinya akan memudahkan ATR/BPN dalam melakukan verifikasi subyek dan obyek tanah. Selain itu ATR/BPN bisa memetakan secara digital bidang-bidang tanahdi Indonesia, sehingga target tahun 2024 arahan Presiden Jokowi mengenai seluruh tanah telah harus dipetakan secara digital, di verifikasi dan disertipikatkan bisa terpenuhi. Kementerian ATR/BPN dibawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto sangat serius melakukan digitalisasi administrasi pertanahan di Indonesia.
Gerakan pemasangan 1 juta patok ini juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai gerakan pemasangan patok terbanyak dan serentak di Indonesia, atau bahkan di dunia. Hadi Tjahjanto juga menyampaikan "semakin tinggi partisipasi masyarakat termasuk dalam memasang patok batas tanah, maka semakin tinggi juga keberhasilan program PTSL."
