REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 di kisaran 5,3 persen layak diapresiasi. Kendati demikian dibutuhkan terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan masyarakat bawah.
“Pertumbuhan ekonomi pada 2022 harus diakui merupakan capaian membanggakan,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, Kamis (9/2/2023).
Dia menjelaskan, pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 2016. Kinerja sektor keuangan juga tumbuh baik dengan indikator kredit perbankan di kisaran 11,31 persen.
Hanya saja, kata Fathan, dampaknya belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat bawah sehingga perlu ada mekanisme kebijakan agar manfaat pertumbuhan juga dinnikmati mereka.
Fathan menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penanda jika tingginya pertumbuhan ekonomi belum dinikmati masyarakat bawah.
Indikator tersebut di antaranya meningkatnya tingkat kemiskinan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57 persen pada September 2022.
Selain itu, kata dia, tingkat konsumsi individu hanya di kisaran 4,93 persen dalam produk domestic bruto (PDB). “Fakta ini menjadi paradoksal karena di satu sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh namun tingkat kemiskinan meningkat dan konsumsi individu stagnan,” katanya.
Fathan mensinyalir meningkatnya tingkat kemiskinan salah satunya dipicu tidak meratanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya PEN lebih banyak memberikan porsi penyelamatan terhadap dunia usaha dan masyarakat rentan.
“Banyak kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang tidak kecipratan dana PEN jatuh menjadi kelompok miskin baru sehingga sehingga angka kemiskinan pun bertambah. Pun juga UMKM yang tidak menjadi sasaran program tersebut jatuh bangkrut,” tutur dia.
Lebih jauh Fathan mengungkapkan jika pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen ekspor yang meningkat signifikan hingga 16,28 persen.
Dia menyebut, sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit menjadi primadonanya. “Ironinya tenaga kerja di sektor ini tidak sebanyak sektor UMKM dan Pertanian sehingga peningkatan ekspor komoditas ini juga tidak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Baca juga: 4 Sosok Wanita yang Bisa Mengantarkan Seorang Mukmin ke Surga, Siapa Saja?
Politisi PKB ini pun berharap agar ada terobosan kebijakan sehingga kue pertumbuhan bisa dinikmati secara merata. Salah satunya dengan peningkatkan akses kredit perbankan bagi kelompok menengah ke bawah.
Menurutnya mayoritas rumah tangga di Indonesia belum mampu menjangkau akses kredit sehingga meminimalkan potensi usaha.
“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2022 menyebutkan indeksnya literasi keuanga di Tanah Air hanya sebesar 49,68 persen. Padahal berbagai studi menyebutkan rumah tangga yang memiliki pengetahuan pada lembaga resmi penyedia pinjaman memiliki peluang kesejahteraan lebih baik,” katanya.
Fathan pun meminta OJK sebagai regulator sektor keuangan bersama lembaga keuangan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait solusi keuangan kepada masyarakat.
Dengan demikian berbagai produk keuangan tersebut mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. “Kami yakin peningkatan literasi keuangan akan berdampak signifikan terhadap tumbuhnya usaha sektor rumah tangga. Dengan demikian potensi kesejahteraan bagi kelas menengah akan lebih terbuka,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika