REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kualitas bangunan yang terletak di beberapa jalur patahan seismik menjadi fokus utama pascagempa di Turki. Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan, pada Ahad (12/2/2023), sejauh ini 131 tersangka telah diidentifikasi bertanggung jawab atas runtuhnya beberapa dari ribuan bangunan yang rata dengan tanah di 10 provinsi yang terkena dampak gempa.
"Kami akan menindaklanjuti ini dengan cermat hingga proses peradilan yang diperlukan selesai, terutama untuk bangunan yang mengalami kerusakan berat dan bangunan yang menyebabkan kematian dan luka-luka," kata Oktay.
Pemerintah Turki berjanji menyelidiki secara menyeluruh siapa pun yang dicurigai bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan di negara. Oktay menyatakan, Kementerian Kehakiman telah membentuk biro investigasi kejahatan gempa bumi di provinsi zona gempa untuk menyelidiki kematian dan cedera.
Menteri Lingkungan Hidup Turki Murat Kurum mengatakan, 24.921 bangunan di seluruh wilayah telah runtuh atau rusak berat akibat gempa. Hasil ini berdasarkan penilaian terhadap lebih dari 170 ribu bangunan.
Kejaksaan negara bagian di Adana telah memerintahkan penahanan 62 orang dalam penyelidikan atas bangunan yang runtuh. Sementara kejaksaan menuntut penangkapan 33 orang di Diyarbakir karena alasan yang sama.
Delapan orang telah ditahan di Sanliurfa dan empat di Osmaniye sehubungan dengan bangunan yang hancur yang diyakini memiliki kesalahan, seperti tiang yang dipindahkan. Polisi menahan pengembang satu kompleks perumahan yang runtuh di Antakya di Bandara Istanbul saat bersiap untuk naik pesawat ke Montenegro pada Jumat (10/2/2023) malam dan dia secara resmi ditangkap sehari berikutnya.
Kompleks perumahan kelas atas 12 lantai selesai satu dekade lalu dan berisi 249 apartemen. Belum ada informasi mengenai korban jiwa di gedung itu.
Pria yang ditangkap itu mengatakan kepada jaksa, dia tidak tahu mengapa kompleks itu runtuh dan keinginannya untuk pergi ke Montenegro tidak ada hubungannya. "Kami memenuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Semua lisensi diperoleh," ujarnya dikutip dari Anadolu Agency.
Partai oposisi di Turki menuduh Pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak menegakkan peraturan bangunan dengan benar. Pemerintah dinilai salah membelanjakan pajak khusus yang dipungut setelah gempa bumi besar terakhir pada 1999 untuk membuat bangunan lebih tahan terhadap gempa.
Erdogan mengatakan, oposisi hanya berbohong dan menyebarkan fitnah untuk menodai pemerintah. Dia menuduh oposisi menghalangi investasi, bukannya menghadapi korupsi di kota-kota yang dikelola oposisi.
Baca juga : Kemenkes Kirim 65 Nakes Bantu Korban Gempa Turki-Suriah
Ikuti Whatsapp Channel Republika