REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan, Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) berencana mengubah beberapa komando utama (kotama) Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar).
Kebijakan itu sesuai dengan rencana perubahan atau validasi organisasi yang sedang dilakukan di lingkungan TNI. Ali menyebut, perubahan tersebut bakal dilakukan secara bertahap. Ia menjelaskan, tidak semua Lantamal nantinya diubah menjadi Kodamar.
"Untuk Kodamar, bertahap kita lakukan. Mungkin tidak semua (Lantamal) menjadi Kodamar, kita akan lihat Lantamal-Lantamal yang rawan dan punya fasilitas dan kemampuan sarpras (sarana dan prasarana) yang cukup baik. Itu yang kita bisa jadikan terlebih dahulu," kata Ali di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).
Ali menerangkan, saat ini terdapat 14 Lantamal yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut dia,, perubahan status itu tidak akan menambah jumlah Lantamal. Dia menjelaskan, untuk tahap awal, pihaknya mengajukan dua Lantamal di Pulau Jawa agar ditingkatkan untuk menjadi Kodamar.
Keduanya, yakni Lantamal III/Jakarta dan Lantamal V/Surabaya. "Mungkin Jakarta, Surabaya, itu yang utama, dan itu kita bertahap melakukannya. Ini juga masih dalam uji naskah, sudah sampai Mabes TNI, nanti ke Kemenhan, terus ke Kemenpan RB," ucap Ali.
Dengan adanya perubahan status, sambung dia, nantinya tugas dan fungsi Kodamar pun meningkat dari organisasi sebelumnya. Kodamar juga bakal dipimpin oleh perwira tinggi (pati) berpangkat laksamana muda (laksda) atau bintang dua. Sedangkan saat ini Lantamal dipimpin oleh jenderal bintang satu atau laksamana pertama (laksma).
Mantan Pangkogabwilhan I itu menjelaskan, selama ini, Lantamal memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan guna menyelenggarakan dukungan logistik, administrasi bagi unsur-TNI AL, serta menyelenggarakan patroli keamanan laut.
Setelah ditingkatkan menjadi Kodamar, sambung Ali, nantinya organisasi tersebut memiliki fungsi teritorial dan pertahanan pantai. Dengan demikian, operasional alutsista yang berada dibawah kewenangan Kodamar nantinya tidak hanya kapal perang (KRI) saja, melainkan alutsista pertahanan pantai yang biasanya digunakan oleh Korps Marinir TNI AL.
"Jadi fungsi teritorialnya dikembangkan, kemudian kemampuan dari pertahanan pantai juga dikembangkan di dalam Kodamar itu," ujar Ali.