REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya membangun ekosistem usaha agar berjalan semakin baik. Ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan ekosistem tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera dirampungkan.

"UU Cipta Kerja juga sebentar lagi sudah bisa kita selesaikan yang semua menyederhanakan, memberikan peluang kepada kita semuanya untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya," ujar Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2022-2025 di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Jokowi juga menekankan pentingnya tetap melanjutkan hilirisasi industri meski Indonesia telah kalah di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ia pun meminta seluruh anggota HIPMI yang memiliki bisnis tambang bahan baku mineral agar bersiap diri memulai hilirisasi industri.

Sebab, kata Jokowi, pemerintah akan menghentikan ekspor berbagai macam mineral mentah untuk memberikan nilai tambah kepada negara.

"Saya minta seluruh anggota HIPMI yang memiliki tambang, baik nikel, baik bauksit, baik tembaga, baik timah, baik emas mulai siap-siap karena semuanya saya pastikan akan kita setop, kita setop, kita setop, kita setop," kata dia.

Melalui nilai tambah hilirisasi tersebut, Jokowi mengatakan akan membantu industri-industri di Indonesia dan akan meningkatkan perekonomian nasional.

"Kalau ini berjalan, itu larinya bisa ke bawah, bisa ke mana-mana karena industry supporting, untuk membantu industri," ucap dia.

Selain hilirisasi, Jokowi turut mengingatkan terkait penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang telah diatur pemerintah sejak tahun lalu. Ia mengatakan, kebijakan itupun juga telah diterapkan oleh Amerika Serikat pada Januari 2023 lalu.

"Kita sudah satu tahun di depan sudah melakukan, sehingga kita ini sekarang jadi trendsetter bukan menjadi follower," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Indonesia telah merata, baik di Jawa maupun luar Jawa. Karena itu, ia meminta para pengusaha untuk melakukan investasi dan membangun perkantoran di luar Jawa.

"Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena PDB ekonomi di Jawa sudah terlalu besar 58 persen dari total PDB nasional, sehingga pemerataan itu akan terjadi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika