REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Selasa (21/2/2023), akan membubarkan parlemen bulan depan. Keputusan ini dilakukan menjelang pemilihan umum yang kemungkinan akan berlangsung pada 7 Mei.
Prayuth ditanya oleh seorang reporter apakah pemilihan akan dilakukan pada 7 Mei. "Tentu, mengapa tidak?" ujar Prayuth.
Mantan Panglima Angkatan Darat yang berkuasa sejak memimpin kudeta pada 2014 itu mengatakan, komisi pemilu perlu sampai akhir bulan ini untuk menyepakati kerangka waktu. Sementara pembubaran parlemen pada Maret akan menjadi waktu yang cukup bagi para kandidat untuk mempersiapkan diri.
Kampanye sudah berlangsung di Thailand untuk pemilihan yang dapat mengganggu status quo. Selama sembilan tahun pemerintahan Thailand dipimpin atau dikendalikan oleh militer dan para pendukungnya dalam pembentukan royalis.
Jajak pendapat tentang pilihan utama untuk pemimpin berikutnya menunjukkan Prayuth membuntuti pendatang baru Paetongtarn Shinawatra. Perempuan berusia 36 tahun ini adalah keponakan dari dua mantan perdana menteri yang terpilih dengan telak tetapi digulingkan oleh tentara.
Paetongtarn akan mewakili oposisi Pheu Thai yang merupakan inkarnasi terbaru dari partai yang dikendalikan oleh keluarga miliarder Shinawatra. Kelompok ini meraih suara terbanyak di setiap pemilu sejak 2001.
Sedangkan Prayuth yang memimpin pemerintahan koalisi 17 partai telah beralih ke partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN). Sementara penasihat militer dan wakil perdana menterinya Prawit Wongsuwan akan mewakili partai berkuasa Palang Pracharat.
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mempresentasikan garis waktu belum pasti untuk pemilihan yang kemungkinan besar pada awal Mei. Kemungkinan hasil bisa diumumkan pada awal Juli.
Legislatif baru akan memilih perdana menteri pada akhir Juli dan mengesahkan kabinet pada awal Agustus. Pemerintah Prayuth, menurut Anucha, akan menjabat sebagai pengurus untuk sementara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika