REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) mengusulkan kepada pemerintah pembentukan Sea and Coast Guard atau badan tunggal penjaga laut dan pantai untuk menjamin kelancaran logistik nasional.

"Pembentukan penjaga laut dan pantai perlu segera terealisasi untuk mendukung target pemerintah menekan biaya logistik nasional menjadi 17 persen dari PDB," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Saat Seminar Nasional Pengaruh Penegakan Hukum di Laut Terhadap Perekonomian Daerah yang digelar DPC INSA Kendari, dia mengatakan biaya logistik nasional berkisar 23,5 persen dari PDB atau lebih tinggi jika dibandingkan negara tetangga lainnya.

Hal itu disebabkan kegiatan logistik di negara kepulauan seperti Indonesia membutuhkan kegiatan multimoda dengan pelayaran sebagai tulang punggungnya. Oleh karena itu, peran badan tunggal penjaga laut dan pantai menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum di laut, sehingga kegiatan logistik nasional berjalan lancar.