REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang meningkat pada Senin (27/3/2023), terkait langkahnya untuk memberlakukan perubahan besar-besaran pada peradilan Israel. Rencana perombakan pengadilan telah memicu kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak koalisi partai sayap kanan Netanyahu berkuasa akhir tahun lalu. Rencana reformasi peradilan juga menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Barat Israel.

Apa masalah pemerintah Israel dengan peradilan?

Para pengkritik Mahkamah Agung, termasuk banyak orang di pemerintahan koalisi, mengatakan, fraksi tersebut berhaluan kiri dan elitis. Mereka telah menjadi terlalu intervensionis dalam ranah politik, dan seringkali menempatkan hak-hak minoritas di atas kepentingan nasional.

Apa yang diinginkan koalisi?