REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta KPU RI memperkuat argumentasi untuk mematahkan gugatan perdata yang diajukan Partai Berkarya dan Partai Republik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). PPP mewanti-wanti KPU RI agar jangan sampai kalah lagi seperti dalam gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), yang putusannya memerintahkan penundaan Pemilu 2024. 

"KPU harus memperkuat argumentasi dan data-data regulasi kepemiluan agar tidak kecolongan dalam proses persidangan di PN," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi lewat keterangan tertulisnya, Ahad (16/4/2023). 

Menurut Baidowi, gugatan Partai Berkarya dan Partai Republik yang meniru langkah Prima ini berpotensi mengakibatkan kekacauan hukum pemilu. "Jika tidak dipatahkan di pengadilan, maka akan terjadi gunjang-ganjing persiapan pemilu," ujarnya. 

Di sisi lain, Baidowi juga meminta Komisi Yudisial mengawasi perilaku majelis hakim-hakim PN Jakpus yang menangani gugatan Partai Berkarya dan Partai Republik ini. Majelis hakim PN Jakpus seharusnya tidak menerima gugatan kedua partai itu karena sudah ada yurisprudensi atau putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara sengketa proses pemilu.