REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyuarakan keprihatinan atas situasi di Sudan. Indonesia menyerukan para pihak di sana menyelesaikan konflik secara damai.

“Indonesia sangat prihatin dengan situasi terakhir Sudan yang menyebabkan ratusan orang meninggal dan ribuan lainnya terluka. Indonesia menyerukan penyelesaian konflik secara damai. Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di akun Twitter resminya, Selasa (18/4/2023).

Kemenlu mengungkapkan, KBRI Khartoum terus melakukan kontak dengan warga negara Indonesia (WNI) di Sudan. “Nomor hotline KBRI yang dapat dihubungi: +249-907978701, +249-900079060, dan +249-900105466,” tulis Kemenlu.

Situasi di Sudan mulai memanas pada Sabtu (15/4/2023) pekan lalu, yakni ketika kelompok paramiliter utama di negara tersebut, Rapid Support Forces (RSF), mengeklaim telah merebut istana kepresidenan, kediaman panglima militer, dan bandara internasional Khartoum. Mereka pun mengklaim mengambil alih bandara di kota Merowe dan el-Obeid.

Militer Sudan menyangkal klaim RSF. Pada Ahad (16/4/2023), militer sempat terlibat pertempuran dengan RSF di Khartoum, Omdurman, dan Bahri. Persatuan Dokter Sudan melaporkan, sedikitnya 56 warga sipil tewas dalam akibat pertempuran. Angkatan Udara Sudan sempat menyerukan warga sipil untuk tinggal di rumah dan tak bepergian.

Dalam sebuah wawancara dengan Aljazirah,  pemimpin militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan menyerukan RSF mundur. “Kami pikir jika mereka bijak, mereka akan memulangkan pasukan mereka yang datang ke Khartoum. Namun jika terus berlanjut, kami harus mengerahkan pasukan ke Khartoum dari negara bagian lain,” ujarnya.

Militer Sudan menolak bernegosiasi dengan RSF. Sementara itu pemimpin RSF Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo menyebut al-Burhan sebagai penjahat perang dan penipu. “Kami tahu di mana Anda bersembunyi dan kami akan menangkap Anda dan menyerahkan Anda ke pengadilan, atau Anda mati seperti anjing lainnya,” kata Dagalo.

Pertempuran antara militer dan RSF masih berlangsung di sejumlah wilayah di Sudan. Saat ini Sudan tengah berjuang melakukan transisi politik. Pada Oktober 2021, militer Sudan di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengkudeta pemerintahan mantan perdana menteri Abdalla Hamdok. Militer menangkap Hamdok dan sejumlah menteri di pemerintahannya.

Al-Burhan kemudian mengumumkan keadaan darurat. Dia pun membubarkan dewan kedaulatan transisi serta pemerintahan Hamdok. Tak hanya itu, al-Burhan menangguhkan beberapa ketentuan dokumen konstitusional yang menguraikan transisi politik di negara tersebut.

Sebelum kudeta, Sudan dikelola dewan berdaulat yang terdiri dari perwakilan militer dan sipil. Mereka bertugas mengawasi periode transisi hingga penyelenggaraan pemilu pada 2023.

Pada April 2019, militer Sudan melancarkan kudeta terhadap pemerintahan mantan perdana menteri Omar al-Bashir. Dia dilengserkan setelah memerintah selama 30 tahun. Rakyat Sudan bersuka cita menyambut jatuhnya Al-Bashir. Saat ini dia mendekam di penjara di Khartoum. Setelah dilengserkan, rakyat menuntut agar pemerintahan transisi dibersihkan dari unsur-unsur Al-Bashir. Setelah itu, Sudan dijalankan oleh pemerintahan transisi gabungan sipil-militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika