Rabu 19 Apr 2023 15:44 WIB

Gerindra: Pemiih yang Marah Sudah Sadar, Mereka Balik ke Prabowo

Gerindra menilai wajar jika Presiden Jokowi memberikan dukungan ke Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar sebelum menggelar pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (10/4).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar sebelum menggelar pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jakarta, Senin (10/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menjelaskan bahwa Gerindra berupaya memulihkan dan mempertahankan kembali pemilih Partai Gerindra pada Pemilu 2019. Pasalnya, kata dia, elektabilitas Prabowo sempat mengalami penurunan pada medio 2022.

"Perlahan masyarakat yang marah yang sempat mungkin memilih kelompok sebelah itu kembali pulih memilih Pak Prabowo," ujarnya saat diskusi daring yang digelar Total Politik dengan Tema "Dinamika Elektabilitas Capres Menuju 2024" dipantau di Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Dia mengatakan hal itu dilakukan dengan cara menjelaskan kepada konstituen alasan-alasan rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi yang merupakan rivalnya pada pilpres periode lalu bergabung dalam kabinet Pemerintahan Jokowi.

"Menjawab tuduhan fitnah dan hoaks yang melanda Pak Prabowo diakibatkan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Contoh, Pak Prabowo berkhianat, bergabung dengan Pak Jokowi," katanya.

Anggota DPR RI itu menyebut bahwa pihaknya menjelaskan bahwa rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi menciptakan persatuan bagi Indonesia dan memberi banyak hikmah kemaslahatan. Termasuk, lanjut dia, menciptakan pemerintahan yang efektif, baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 hingga ancaman krisis global saat ini.

"Kita jelaskan bagaimana kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan segala-galanya. Bagaimana situasi (Pemilu) 2019 waktu itu yang begitu genting. Bagaimana Indonesia terancam perang saudara, tapi Pak Prabowo memutuskan lebih penting NKRI ini tetap utuh daripada sekadar merebut kekuasaan,? tuturnya.

Untuk itu, Andre mensyukuri apabila pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 kini mulai bergeser memberikan dukungannya kepada Prabowo.

 

"Kita harus jujur menyatakan bahwa alhamdulillah pemilih Pak Jokowi perlahan tapi pasti mulai bergeser memilih Pak Prabowo Subianto," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.

Promo dari Jokowi

Andre mengatakan adalah hal wajar apabila Presiden Joko Widodo memberikan endorsement politik secara terbuka kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. 

Hal tersebut, kata dia, karena Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahan (Menhan) RI menjadi salah satu menteri terbaik di Kabinet Indonesia Maju.

 

"Wajar menurut saya kalau Pak Jokowi memberikan 'endorsement' kepada Pak Prabowo," kata Andre. 

Dia mengklaim berdasarkan banyak hasil survei menyebutkan bahwa Prabowo merupakan menteri di kabinet Pemerintahan Jokowi yang berkinerja terbaik dan paling disukai masyarakat.

"Beliau fokus bekerja sebagai Menteri Pertahanan yang diamanahkan Pemerintah dan Pak Presiden Jokowi," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, Prabowo memiliki sikap yang jelas akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Pemerintahan Jokowi. "Kalau Pak Prabowo akan melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi karena beliau memang bagian dari Pemerintah Pak Jokowi," ucapnya.

 

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement