REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak membantah bakal adanya kecurangan di Pemilu 2024. Namun Mahfud mengeklaim pelaku kecurangan bukan dari pemerintah.
"Saya mengatakan begini, apakah pemilu kita itu akan bebas dari kecurangan? Tidak. Pemilu itu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin (2019) dan yang besok (2024)," kata Mahfud ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional terkait pemilu dan media, yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di kampus universitas tersebut, Selasa (23/5/2023).
Mahfud yakin betul Pemilu 2024 bakal diwarnai kecurangan karena berkaca dari gelaran pemilu-pemilu sebelumnya sejak era reformasi. Mulai dari Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, hingga Pemilu 2019 selalu ada kecurangan.
Hanya saja, lanjut dia, pihak yang melakukan kecurangan pada pemilu usai reformasi berbeda dengan pemilu era Orde Baru. Pada rezim Soeharto, kecurangan dilakukan oleh Pemerintah. Jumlah suara yang diperoleh partai politik diatur sedemikian rupa oleh pemerintah ketika itu.