REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami aliran-aliran uang korupsi BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Muncul dugaan korupsi BTS mengalir ke partai-partai politik, maupun ke anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengaku, tim penyidikannya sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Kejagung dan PPATK akan menelusuri aliran uang tujuh tersangka yang sudah ditetapkan terkait kasus yang merugikan negara Rp 8,32 triliun itu.
Febrie menambahkan, kerja sama dengan PPATK untuk mengurai kemana saja uang hasil dugaan korupsi yang bersumber dari kerugian negara terkait proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Febrie mengatakan, tim penyidikannya sudah mulai menggali alat-alat bukti dan petunjuk menyoal dugaan keterlibatan banyak pihak dalam skandal korupsi tersebut.
“Kalau mengenai dugaan aliran dana ke partai politik dan DPR, kita tidak bisa menduga-duga. Kita menunggu hasil koordinasi penyidik dengan PPATK yang saat ini sedang didalami,” kata Febrie saat dijumpai Republika.co.id di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung, Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Febrie mengaku mendengar informasi publik maupun penyampaian dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menengarai dugaan aliran uang korupsi BTS 4G Bakti ke partai-partai politik. Selain itu, muncul dugaan ke Komisi I DPR sebagai mitra pendukung proyek tahun jamak setotal Rp 28 triliun itu.
“Itu kan yang Menko sampaikan terkait uangnya ini kemana saja, bukan ke partai-partai politik saja. Jadi nanti kita lihat hasil dari temuan penyidik dan PPATK dalam rangka kita dapat mengejar pihak-pihak lain, dan juga untuk pengembalian kerugian negaranya,” kata Febrie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika