REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf menyoroti hampir setengah dari jumlah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia masih berstatus 'kurang sehat' dan 'sakit'. Kiai Ma'ruf memaparkan data Kementerian PUPR tahun 2021 yang menunjukkan jumlah PDAM yang statusnya 'sehat' baru sekitar 58 persen dari total 388 PDAM, sisanya masih berstatus 'kurang sehat' dan 'sakit'.

Padahal kehadiran PDAM sehat dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air.

"Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat dan didukung manajemen internal yang kuat, sehingga mampu mengoperasikan Sistem Penyediaan Air Minum secara efektif dan efisien," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka Indonesia Water and WastewaterExpo and Forum 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Karena itu, Kiai Ma'ruf mendorong penguatan tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum. PDAM didukung pemerintah daerah perlu fokus pada aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

"Bagi PDAM yang belum berstatus sehat, dapat belajar dari kisah sukses PDAM yang sudah berstatus sehat, untuk kemudian dipraktikkan sesuai kondisi daerah masing-masing," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf mengatakan banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati air bersih yang layak dan aman. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, sekitar 7 dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah.

Kondisi ini kata Kiai Ma'ruf, juga terjadi di belahan dunia lainnya. Laporan Organisasi Meteorologi Dunia menyebutkan sejumlah 3,6 miliar penduduk dunia tidak mendapat akses air bersih yang layak.

"Setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang pada 2050," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika