REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran khusus gaji dan tunjangan sebesar Rp 14,9 triliun pada 2024. Adapun anggaran khusus ini diberikan kepada 44.787 pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan anggaran khusus akan dikelola Sekretariat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

"Pagu anggaran belanja pegawai DJP berupa gaji dan tunjangan kinerja yang disentralisasi pengelolaannya oleh Sekretariat Jenderal senilai Rp 14,9 triliun," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (12/6/2023).

Secara keseluruhan, Suryo mengusulkan pagu indikatif Rp 6,19 triliun pada 2024. Adapun anggaran tersebut dialokasikan pada tiga program antara lain pengelolaan negara sebesar Rp 1,55 triliun, kebijakan fiskal Rp 188,82 juta, dan dukungan manajemen Rp 4,65 triliun.

Menurutnya anggaran program pengelolaan penerimaan negara dan kebijakan fiskal akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung mendukung pencapaian output dan outcome program.

Sementara dukungan manajemen merupakan program yang didesain untuk memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Hal itu mencakup dukungan program teknis seperti belanja pegawai sebesar Rp 380,72 miliar, belanja operasional sebesar Rp 4,94 triliun, dan belanja modal serta teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 875,60 miliar.

Berdasarkan fungsi, anggaran pagu indikatif Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi fungsi utama sebesar Rp 3,32 triliun dan fungsi pendukung sebesar Rp 2,87 triliun. Anggaran fungsi utama terdiri dari anggaran pelayanan sebesar Rp 261,7 miliar, penyuluhan sebesar Rp 163,5 miliar, pengawasan sebesar Rp 831,2 miliar, serta pemeriksaan dan penilaian sebesar Rp 320,4 miliar.

Kemudian, anggaran penegakan hukum dan penagihan sebesar Rp 214,7 miliar, pengelolaan materai sebesar Rp 847,8 miliar, perumusan kebijakan sebesar Rp 52,6 miliar, serta teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp 621,2 miliar.

Sedangkan anggaran fungsi pendukung terbagi menjadi dua, yaitu operasional kantor Rp 2,52 triliun dan pengadaan aset nonteknologi informasi dan komunikasi Rp 352 miliar.

Secara menyeluruh, Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif 2024 sebesar Rp 48,35 triliun. Adapun pagu indikatif dialokasikan kepada program kebijakan fiskal sebesar Rp 40,23 miliar dan program penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun. 

Kemudian, program belanja negara sebesar Rp 28,74 triliun; program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 310,82 miliar; serta program dukungan manajemen sebesar Rp 45,49 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika