REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) telah menyampaikan kritik atas penghargaan yang diterima UB sebagai kampus pelaksana program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) terbaik. Kritikan ini dituding menjadi salah satu penyebab tindakan pembekuan atau penghambatan program-program EM UB oleh Wakil Rektor III.

Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan EM UB, Fadhilah Rahmah mengungkapkan, kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan berkarat di UB yang tiada akhirnya. Dari berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi payung hukum, kata dia, nyatanya tidak tajam dalam menebas kecacatan. Hal ini terutama dalam penanganan kekerasan seksual dan perundungan yang ada di kampus.

Belum lama salah satu badan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UB mendapatkan penghargaan 'terbaik'. Ia menilai, prestasi baru ini seharusnya bisa menjadi jawaban bagi keresahan publik. "Terutama tentang bagaimana transparansi dari penanganan kasus kekerasan seksual yang mengarat lama di lingkup kampus," katanya saat dikonfirmasi Republika, Selasa (20/6/2023).

Dia berharap besar pihak pemegang amanah birokrasi dapat segera memaksimalkan fungsi adanya komisi etik dan Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULTKSP) yang berpihak pada korban. Dalam hal ini bukan menjadikannya sebuah bumerang. Apalagi pihaknya menemukan banyak kasus kekerasan seksual yang mangkrak sejak 2022 hingga sekarang.