Rabu 05 Jul 2023 14:19 WIB

Wapres: Al-Zaytun tak Dibubarkan, Tapi Kita Bina

Pemerintah tak ingin pendidikan ribuan santri di Al Zaytun terbengkalai.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Teguh Firmansyah
Wakil Presiden KH Maruf Amin saat menghadiri acara Padmamitra Award Tahun 2022 Forum CSR Indonesia di The Soehanna Hall, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Wakil Presiden KH Maruf Amin saat menghadiri acara Padmamitra Award Tahun 2022 Forum CSR Indonesia di The Soehanna Hall, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma''ruf Amin mengatakan pemerintah memutuskan tidak akan membubarkan Pesantren Al Zaytun. Meskipun banyak pihak yang meminta agar pesantren milik Panji Gumilang itu dibubarkan, pemerintah memilih melakukan pembinaan.

"Pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan disitu banyak santri yang cukup besar ya berapa jumlahnya itu. Ini perlu dibina," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya usai hadiri di acara Padmamitra Award Tahun 2022 Forum CSR Indonesia di The Soehanna Hall, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca Juga

Kiai Ma'ruf menyebut, pembinaan ini untuk memastikan pendidikan ribuan santri Pesantren Al Zaytun tidak terbengkalai. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan lembaga pendidikan Al Zaytun dengan catatan ajaran akidah maupun pemahamannya harus diluruskan.

"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga ada dalam sistem kita berbangsa bernegara," ujar Kiai Ma\'ruf.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengatakan penanganan masalah Al Zaytun juga melalui aspek hukum. Untuk proses pidana terhadap Panji Gumilang saat ini juga terus diproses oleh Bareskrim Polri.

"Dari aspek pelanggaran dan tentu mungkin kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah (penetapan tersangka), saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa," ujarnya.

Pemerintah mempercayakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam penanganan masalah Al Zaytun.

"Kita tunggu saja dan saya sudah mempercayakan kepada Menkopolhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa tentang pesantrennya kira-kira seperti itu," ujarnya.

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement