Kamis 06 Jul 2023 13:42 WIB

Australia Apresiasi Indonesia dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Kemenkes dianggap telah menjalankan sejumlah langkah strategis.

Petugas kesehatan menyiapkan vaksin COVID-19 lanjutan saat vaksinasi massal gratis Hari Bhayangkara ke-77 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023). Pemerintah mencabut status pandemi COVID-19 mulai 21 Juni 2023 dan Indonesia akan memasuki masa endemi COVID-19.
Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Petugas kesehatan menyiapkan vaksin COVID-19 lanjutan saat vaksinasi massal gratis Hari Bhayangkara ke-77 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/6/2023). Pemerintah mencabut status pandemi COVID-19 mulai 21 Juni 2023 dan Indonesia akan memasuki masa endemi COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat. Pemerintah Australia mengapresiasi kinerja Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19. Seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Kamis (6/7/2023), Minister Konselor bagian Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Madeleine Moss mengatakan, Pemerintah Australia, Indonesia serta sejumlah pihak melakukan kerja sama untuk menjangkau masyarakat yang rentan dan memerlukan vaksinasi di masa pandemi.

“Contoh di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Yogyakarta dan NTT, Australia dan Indonesia bermitra dengan media, LSM, swasta dan juga kampus untuk membangun materi komunikasi yang inklusif, khususnya melalui media untuk bisa menjangkau mereka yang terganggu penglihatan, pendengaran dan lanjut usia. Lewat kerja sama ini, lebih dari 200 ribu orang yang rentan berhasil divaksinasi,” kata Madeleine dalam webinar bertajuk “Kolaborasi untuk Vaksinasi Inklusif: Pembelajaran untuk Ketahanan Kesehatan Indonesia di masa Depan” yang diselenggarakan oleh Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP). 

Baca Juga

Madeleine menambahkan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mengimplementasikan komunikasi risiko, meningkatkan layanan inklusif serta jejaring yang luas di masyarakat telah berdampak besar pada meningkatnya ketahanan kesehatan masyarakat.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, dalam upaya meningkatkan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk memberikan pelayanan inklusif, diperlukan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat (Risk Communication and Community Engagement/RCCE) terutama untuk mencapai kelompok rentan. RCCE terbukti sebagai komponen penting dalam respons masalah kedaruratan kesehatan masyarakat. 

“RCCE menjadi salah satu pilar utama respons penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dan terus berlanjut hingga saat ini sebagai pilar pendukung keberhasilan vaksinasi,” ungkap Maxi.

Menurut Maxi, strategi vaksinasi inklusi menargetkan 21,5 juta lansia dan 141,2 juta masyarakat umum dan rentan termasuk kelompok disabilitas, orang dengan komorbid, masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya.

Berdasarkan data SATUSEHAT pada 1 Juli 2023, sebanyak lebih dari 452 juta suntikan telah diberikan, dan lebih dari 64% dari total populasi Indonesia telah menerima vaksinasi primer lengkap. Sebanyak 18 dari 34 provinsi telah mencapai 70% total populasi untuk dosis 2. Sementara 10 dari 34 provinsi telah mencapai 70% dari populasi lansia untuk dosis 2. Berdasarkan kelompok prioritas, vaksinasi primer COVID-19 pada lansia telah mencapai 70.33% dan pada masyarakat umum/rentan sebesar 70.94 %.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan, peran kerja sama kolaborasi pentahelix ini menjadi faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam 5 besar negara di dunia yang paling sukses melakukan vaksinasi. Menurutnya, selama pandemi Covid-19 berlangsung, Kementerian Kesehatan telah menjalankan sejumlah langkah strategis guna mempercepat pemerataan cakupan vaksinasi pada kelompok berisiko tinggi.

“Kementerian Kesehatan selama masa pandemi  telah melakukan tiga strategi, yang pertama, inovasi di jalur vaksinasi, yaitu dengan melibatkan lintas sektor,” kata Prima.

“Yang kedua, inovasi pada kebijakan, misalnya menerbitkan Surat Edaran Menkes Tahun 2021, tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kelompok-kelompok tertentu dan penyederhanaan formulir skrining,” lanjut Prima.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement