REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan bergabung dengan para pemimpin NATO di Lithuania pada Selasa, 11 Juli 2023 mendatang. Kehadiran Jepang ini seolah mengingatkan aliansi yang berfokus pada Ukraina, untuk ikut memperhatikan aktivitas Cina dan Rusia di Asia Timur. Kedua negara ini dipandang Jepang sebagai ancaman bagi keamanan global.
Kunjungan kedua Kishida ke pertemuan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara, bersama dengan para pemimpin Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Langkah ini dilakukan ketika Jepang melipatgandakan pengeluaran pertahanan untuk menangkal kekuatan Cina dan Rusia di perairan dan langit di sekitar Jepang.
Kondisi saat ini, membuat Jepang merasa tidak bisa lagi hanya mengandalkan sekutu lamanya, AS, untuk mendukungnya. Kishida juga mendekati mitra keamanan baru melalui NATO.
"Jepang berbicara tentang prinsip-prinsip seperti integritas teritorial, tetapi pesan kepada Eropa adalah jangan lupakan Indo-Pasifik, sesulit apa pun situasi dengan Rusia," ungkap Michito Tsuruoka, seorang pakar NATO di Keio University, dilansir Reuters, Jumat (7/7/2023).
Selama setahun terakhir, Kishida telah mendesak negara-negara yang berpikiran sama untuk tetap bersatu. Jepang seolah ingin memperingatkan bahwa konflik seperti Ukraina, yang digambarkan Rusia sebagai operasi khusus, dapat meletus di Asia Timur, jika Cina mencoba untuk mengambil alih Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri.
Sementara, Cina juga telah mengkritik Jepang karena mentalitas Perang Dingin. Dalam penilaian keamanan nasional tahunan terbarunya, Jepang digambarkan dikelilingi oleh aktor-aktor bersenjata nuklir, termasuk Cina, Korea Utara dan Rusia, yang juga merupakan tetangga dari enam anggota NATO. Tokyo khawatir akan terseret ke dalam konflik atas Taiwan, yang hanya berjarak 100 km (62 mil).
Pada pertemuan di ibukota Lithuania, Vilnius, Jepang diharapkan akan diikutsertakan dalam Program Kemitraan yang Disesuaikan Secara Individual NATO. Program ini akan membuka jalan bagi kerja sama dalam hal keamanan dunia maya, ruang angkasa, dan berbagi informasi dengan Cina dan Rusia.
Inisiatif tersebut menyusul kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg ke Jepang pada bulan Januari lalu, dimana ia mengatakan bahwa pelajaran yang diperoleh Cina dari Ukraina dapat mempengaruhi keputusan-keputusannya.
Dokumen-dokumen NATO telah mulai mencerminkan keprihatinan tentang Cina, Asia Timur dan Indo-Pasifik, tetapi Jepang perlu memperdalam kesadarannya akan isu-isu tersebut, kata seorang pejabat Jepang yang terlibat dalam diskusi tentang hubungan NATO.
Namun, aliansi militer itu masih memegang perkataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, untuk sementara tidak membuka kantor di Tokyo dalam menghadapi penentangan dengan Cina. Karena meyakini hal itu akan membuat Beijing kesal dan membuka tuduhan ke NATO yang dianggap melampaui batas geografisnya.
"Jika kita mendorong kehadiran NATO di kawasan Indo-Pasifik dan memperluas jangkauannya, kita akan membuat kesalahan besar," kata juru bicara kementerian luar negeri Prancis.
Para diplomat dari dua negara NATO Eropa yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa kegelisahan dalam aliansi tersebut tentang kantor Tokyo tidak hanya terjadi di Prancis. Mereka menolak untuk diidentifikasi.
Seorang pejabat Jepang lainnya yang terlibat dalam persiapan kunjungan Kishida ke NATO mengatakan bahwa gagasan untuk mendirikan kantor NATO di Jepang tidak ada hubungannya dengan Cina. Sebab hampir setiap negara NATO memiliki hubungan tersendiri dengan Cina.
Jepang, tambahnya, akan terus berkomunikasi dengan NATO melalui kedutaan besarnya di Brussels atau melalui kedutaan Denmark di Tokyo, yang merupakan titik kontak NATO di Jepang untuk berurusan dengan aliansi militer tersebut.
Selain PM Jepang, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang juga akan menghadiri KTT NATO, juga ingin memperdalam hubungan di Eropa termasuk kesepakatan pertahanan baru dengan negara-negara seperti Polandia.
Di bawah kepemimpinan Yoon, Korea Selatan telah mendirikan kantor penghubung dengan NATO di Brussels dan telah merangkul seruan persatuan di antara negara-negara yang berpikiran sama. Namun, dia mungkin akan menghadapi tekanan baru untuk menyediakan senjata ke Ukraina, yang telah ditolak oleh pemerintahannya, karena khawatir akan pengaruh Rusia atas Korea Utara.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, anggota Asia Pasifik Empat lainnya yang diundang ke pertemuan NATO, mengatakan bahwa Australia akan mempertahankan dukungan untuk Ukraina, ketika ditanya mengenai bantuan keuangan baru untuk Ukraina.
"Kami akan terus mendukung rakyat Ukraina," kata Albanese kepada Sky News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika