Senin 10 Jul 2023 09:01 WIB

Partai Demokrat AS Khawatir dengan Pengiriman Bom Tandan ke Ukraina

Rekan Biden di Partai Demokrat punya kekhawatiran soal keputusan AS kirim bom kluster

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
AS memiliki sejumlah besar penyimpanan bom tandan atau bom kluster yang dapat diakses dengan cepat
Foto: AP
AS memiliki sejumlah besar penyimpanan bom tandan atau bom kluster yang dapat diakses dengan cepat

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senator Demokrat Amerika Serikat (AS) Tim Kaine dan Perwakilan Barbara Lee menyampaikan keprihatinan atas keputusan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengirim bom klaster atau bom tandan ke Ukraina guna memerangi invasi Rusia. Amerika Serikat akan memasok Kiev dengan bom yang dilarang secara luas sebagai bagian dari paket keamanan baru senilai 800 juta dolar AS.

Kaine mengatakan, dia memiliki beberapa keraguan nyata tentang keputusan AS untuk mengirim bom klaster ke Ukraina. Karena dapat menginspirasi negara lain untuk menghindari konvensi internasional yang melarang amunisi.

Baca Juga

"Itu bisa memberi lampu hijau kepada negara lain untuk melakukan sesuatu yang berbeda juga," kata Kaine kepada Fox News Sunday.  

Namun di sisi lain, Kaine menghargai keputusan Biden yang berani mengambil risiko. Dia menambahkan, Kiev telah memberikan jaminan yang ditegaskan oleh Gedung Putih.

"Mereka tidak akan menggunakan amunisi ini untuk melawan warga sipil Rusia," kata Kaine, yang duduk di Komite Angkatan Bersenjata Senat, tentang potensi penggunaan bom tersebut oleh Ukraina.

Penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan, dalam jaminan tertulisnya Ukraina mengatakan tidak akan menggunakan bom klaster di Rusia atau di daerah berpenduduk.

Bom klaster telah dilarang oleh lebih dari 100 negara. Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat belum menandatangani Konvensi Bom Klaster yang melarang produksi, penimbunan, penggunaan, dan transfer senjata.

Bom klaster biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas. Mereka yang gagal meledak menimbulkan bahaya selama beberapa dekade setelah konflik berakhir. Lee mendesak pemerintahan Biden untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Bom klaster tidak boleh digunakan. Itu melewati batas. Amerika Serikat berisiko kehilangan kepemimpinan moral dengan mengirimkan bom klaster ke Ukraina," kata Lee.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan, Amerika Serikat sangat fokus pada upaya penghapusan ranjau di Ukraina. "Kami sangat memperhatikan kekhawatiran tentang korban sipil dan persenjataan yang tidak meledak yang diambil oleh warga sipil atau anak-anak dan terluka," kata Kirby.

Kirby mengatakan, amunisi ini memberikan kemampuan yang berguna di medan perang. Dia menambahkan, Rusia menggunakan bom klaster di Ukraina dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu. Sementara Ukraina akan menggunakannya untuk mempertahankan wilayah mereka sendiri.

Dukungan untuk Ukraina di tengah invasi Rusia sebagian besar adalah bipartisan di Amerika Serikat.  Pemerintahan Biden dan banyak anggota parlemen AS dari partai Demokrat dan Republik membela keputusan untuk mengirim senjata kontroversial itu ke Ukraina. Namun, Partai Republik mengatakan senjata itu diperlukan untuk mempercepat serangan balasan Kiev.

Perwakilan Partai Republik AS Michael McCaul mengatakan, serangan balasan Ukraina berjalan lambat dan bom klaster bisa menjadi pengubah permainan bagi Ukraina.

"Mereka akan menjadi pengubah permainan dalam serangan balik. Saya sangat senang pemerintah akhirnya setuju untuk melakukan ini," kata McCaul kepada CNN pada Ahad (9/7/2023).

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement