Ia menjelaskan, sejumlah penerbit dengan sukarela mengemas buku yang mereka cetak demi mematuhi peraturan. Namun, tak jelas apakah cukup menempatkan buku yang terdampak aturan itu di bagian rak yang diperuntukkan bagi pembaca dewasa atau bagaimana. 

Menurut dia, hal lain yang masih diperdebatkan, apakah buku bertema LGBT untuk dewasa juga harus dikemas atau bisa dijual tanpa kemasan. ‘’Semua itu tidak jelas,’’ Nyary. Ini bukan pertama kalinya Pemerintah Hungaria menjatuhkan denda karena melanggara hukum yang sama. 

Kejadian terbaru menjelang pawai Pride di Budapest pada Sabtu (15/7/2023) ini. Terkait perayaan Pride, kedubes AS, Jerman, dan 36 kedubes lainnya mendesak Pemerintah Hungaria melindungi hak-hak LGBT dan menghapus aturan yang mendiskriminasi mereka. 

Dalam pernyataan bersama, kedubes dan 10 institusi budaya termasuk British Council, Estonian Institute, dan Institut Français menyatakan dukungan pada acara Pride yang akan diikuti ribuan orang dan berlangsung di Budapest.

Mereka menaruh perhatian pada aturan dan retorika politik termasuk di Hungaria yang bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi, hukum HAM internasional, serta stigma terhadap komunitas LGBT.’’Kami menekankan pemerintah di manapun melindungi hak LGBT.’’

Komisi Eropa mengajukan anggotanya, Hungaria ke Court of Justice of the European Union terkait hukum yang ditetapkan pada 2021 yang dianggap Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebagai hal yang memalukan. 

Namun, Orban yang memimpin pemerintahan di Hungaria sejak 2010 menyatakan, hukum tersebut tujuannya melindungi anak-anak bukan menargetkan komunitas LGBT.