REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya persoalan penindakan, tapi juga perbaikan sistem dan pencegahan. Luhut menilai masyarakat jangan menjadikan jumlah penindakan sebagai indikator keberhasilan kinerja KPK.
"Semua pengennya penindakan, jangan drama-drama saja yang ingin dilihat. Lihat masalah itu holistik, jangan didramatisir, yang dilakukan KPK sangat banyak," ujar Luhut saat Webinar Bincang Stranas PK bertajuk "Kok Bisa, Rapor Logistik Turun saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Luhut mengatakan, banyak masyarakat yang tidak tahu dengan upaya KPK membantu pemerintah memperbaiki sistem di pelabuhan. Hasilnya, mampu menurunkan biaya logistik dari 23,9 persen menjadi 16 persen dan ditargetkan terus menurun hingga 10 persen.
"Enggak banyak yang tahu program yang kita buat, digitalisasi di pelabuhan, digitalisasi Simbara, semua itu menghemat mungkin ratusan triliun, jadi fungsi pencegahan sudah bagus, kalau pencegahan bagus, penindakan akan berkurang," ucap Luhut.
Luhut menyampaikan upaya penurunan biaya logistik di pelabuhan Indonesia tidak serta merta bisa dibandingkan dengan negara lain. Faktor geografis, jumlah pelabuhan, dan penduduk harus menjadi komponen agar memberikan gambaran menyeluruh.
Dengan ekosistem yang terintegrasi, pemerintah telah mampu memperbaiki pelabuhan besar. Namun, Luhut tak menutup mata dengan potensi penyelundupan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil.
"Itu masalah kita bersama, bukan KPK saja. Saya juga pusing itu lihat itu, karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus. Misalnya penyelundupan sawit itu masih dilakukan," ucap Luhut.
Namun, Luhut menyebut pemerintah telah memperketat dan mengurangi aksi penyelundupan di pelabuhan tikus dengan keterlibatan KPK. "Makanya sekarang kita satukan karantina, banyak yang tidak suka disatukan, kita bikin, jadi sekarang karantina terpusat, ini mengurangi kebocoran," kata Luhut.
Luhut menilai karantina terpusat juga akan mendeteksi jika terjadi penyelundupan, termasuk pada dugaan bocornya ekspor lima juta ton bijih nikel dari Indonesia ke Cina mulai 2021 hingga 2022. "Saya sudah bilang usut dari sumbernya, enggak susah, siapa yang menerima dan kirim, berangkat dari mana, kapalnya apa. Dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa dilacak. Satgas laut sudah dibuat untuk mengatasi penyelundupan," kata Luhut.
