Kamis 27 Jul 2023 16:09 WIB

Jokowi Teken PP DBH, Diharapkan untuk Pemberdayaan Petani

SPKS minta DBH digunakan kepala daerah untuk pemberdayaan petani dan percepatan ISPO.

Sejumlah truk pengangkut tandan  buah segar kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran.
Foto: ANTARA/Syifa Yulinnas
Sejumlah truk pengangkut tandan buah segar kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit. Aturan itu akan menjadi landasan aturan untuk pencairan DBH sawit ke daerah. 

DBH nantinya dibagikan kepada daerah penghasil sawit dengan tujuan untuk untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah lain nonpenghasil. Tujuannya adalah untuk menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif dan atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Sekretaris Jenderal SPKS, Mansuetus Darto berharap, kepala daerah yang akan menerima DBH sawit agar mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan petani dan mendukung percepatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). "Bagi hasil kelapa sawit harus berdasarkan rencana aksi daerah dan pemda harus menentukan skala prioritas pekerjaan," kata Darto dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (27/7/2023). 

Dia pun berharap, pemda dapat menggunakan DBH untuk pemberdayaan petani dan pembangunan kelompok. Selain itu, juga untuk penyelesaian konflik dalam perkebunan, termasuk pemetaan kelapa sawit untuk dapat mematuhi dengan EUDDR dan pendekatan sertifikasi. 

"Diharapkan pula agar pemda tidak memanfaatkan ini untuk ekspansi sawit dengan alasan menambah jatah DBH. Pemerintah harus konsisten meningkatkan produksi sawit berkelanjutan agar daerah bisa menghasilkan lumbung sawit berkelanjutan," ucap Darto.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement