REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Sumber Uni Eropa mengatakan negara-negara anggota blok tersebut mulai mengerjakan dasar-dasar sanksi pertama pada anggota junta militer yang merebut kekuasaan di Niger bulan lalu. Sejauh ini pemimpin militer menolak upaya diplomasi internasional.

Negara-negara tetangga yang mendukung junta mendesak PBB mencegah intervensi militer yang mengancam negara-negara Afrika Barat lain. Pejabat dan diplomat Uni Eropa mengatakan blok itu mulai membahas kriteria langkah-langkah hukuman.

Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan tindakan itu termasuk "pelemahan demokrasi" di Niger dan tampaknya akan segera disepakati.

"Langkah berikutnya adalah sanksi terhadap anggota individu junta (yang dianggap bertanggung jawab)," kata diplomat Uni Eropa tersebut, Rabu (9/8/2023).