REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan memberikan tanggapannya terkait kabar yang menyebutkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah meneken kerja sama dengan Partai Nasdem. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu dikabarkan akan menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

Jokowi menegaskan hal itu bukan menjadi urusannya sebagai presiden. Ia pun menyerahkan masalah itu ke masing-masing ketua partai.

"Urusannya ketua-ketua partai. Urusan partai. Bukan urusannya presiden," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

PKB dan Partai Gerindra sebelumnya tergabung dalam Koalisi KKIR. Namun setelah Partai Golkar dan PAN ikut bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemudian mengumumkan nama koalisi baru yakni menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Setelah itu, kabar beredar Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu kesepakatannya adalah disepakatinya Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun menanggapi santai kabar tersebut. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk dari demokrasi.

"Ya inilah namanya demokrasi kita ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana (pasangan Anies-Muhaimin) itu," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam.

"Tapi itu demokrasi, kita bernegosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja ya," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mendapatkan informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan dan Partai Nasdem telah meneken kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penekenan kerja sama yang dilakukan sepihak itu disebutnya dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

"Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB. Untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," ujar Riefky lewat keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," sambungnya menegaskan.

Partai Demokrat sendiri sudah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies dan dibenarkan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu. Partai berlambang bintang mercy itu juga dipaksa untuk menerima kesepakatan tersebut.

Demokrat, kata Riefky, menyebut hal ini sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Menurut Riefky, Anies sudah pernah menyatakan akan menggandeng Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Cawapres dalam Pemilu 2024. Bahkan pernyataan itu ditulis dalam surat.

"Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan  keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," kata Riefky.

Hanya saja, tidak ada kepastian dalam politik. Demokrat seolah merasa tertikung atas keputusan ini.

"Namun demikian,sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan," ujar Riefky.

Riefky menjelaskan pada 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies. Keputusan ini disebutnya diambil tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ujar Riefky.

Riefky lalu menyayangkan keputusan ini tak disampaikan Anies langsung kepada Demokrat. Anies disebut malah mengutus Sudirman Said.

"Pada 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ujar Riefky.

Adapun koalisi Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah memenuhi syarat kursi 20 persen di DPR. Dengan begitu, pasangan Anies-Cak Imin sudah cukup untuk bisa mendaftar ke KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika