REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melihat potensi perdagangan karbon yang cukup besar di Indonesia, pemerintah telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memberlakukan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
“Sampai saat ini, uji coba Sistem Perdagangan Emisi terutama di sektor Energy sudah dilakukan dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2023, yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar dikutip siaran pers, Rabu (7/9/2023).
Dalam rangka mendukung perdagangan karbon, Bank Mandiri secara proaktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, baik dengan regulator (OJK), kementerian, penyelenggara bursa karbon, maupun lembaga lain yang terkait. Bank Mandiri siap berperan sebagai penghubung antara pasar keuangan dan tujuan keberlanjutan.
“Sebagai bank pertama yang telah meluncurkan digital carbon tracking di Indonesia, Bank Mandiri berharap dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan telah menargetkan NZE secara operasional di tahun 2030,” harapnya.
Alexandra memaparkan Bank Mandiri telah berhasil mengurangi jejak karbon setiap tahunnya. pada tahun 2020 emisi yang berhasil dikurangi sebesar 46.261 tCO2e, kemudian pada tahun 2021 sebesar 47.328 tCO2e, dan pada tahun 2022 sebesar 59.076 tCO2e.
Mengadopsi ISO 14064-1,2,3 dan Green Gas House (GHG) Protocol Standard, perhitungan jejak karbon operasional Bank Mandiri terbagi dalam tiga cakupan emisi, yaitu Fuel (BBM, solar genset, pendingin), Electricity (listrik) dan Business Travel (perjalanan dinas).
Sebagai plat merah yang komitmen menerapkan ESG dalam mengurangi emisi karbon, Bank Mandiri menyatakan siap dan akan mendukung perdagangan karbon lintas batas di ASEAN-Indo Pasifik yang bisa berdampak positif pada perekonomian dan kelestarian lingkungan.
Alexandra menjelaskan, hingga semester 1 2023, penyaluran portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp 242 triliun. Bila dirinci, pembiayaan untuk kategori hijau mencapai Rp 115 triliun, sementara untuk kategori sosial mencapai Rp 127 triliun.
Beberapa sektor yang mendominasi portofolio berkelanjutan Bank Mandiri antara lain sektor pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) sebesar Rp 95,6 triliun, energi terbarukan (renewable energy) sebesar Rp 8,9 triliun, eco-efficient products Rp 4,7 triliun, transportasi ramah lingkungan (clean transportation) Rp 3,2 triliun, serta sektor hijau lainnya Rp 2,8 triliun.
Untuk mendukung peningkatan Green Financing, Bank Mandiri juga terus melakukan pengembangan solusi keuangan berkelanjutan lainnya.
“Bank Mandiri telah membentuk ESG unit yang berfungsi sebagai control tower dalam implementasi aspek berkelanjutan serta telah memiliki ESG financing desk yang mampu menawarkan berbagai solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif dalam mengakselerasi ekonomi rendah karbon, seperti green loan, transition financing, serta Sustainability Linked-Loan (SLL)” tegas Alexandra.
