REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan tiga pondasi untuk mewujudkan Indonesia agar menjadi negara maju. Tiga pondasi itu ialah digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan. Seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi.
Ganjar menyampaikan pengalamannya ketika menjabat gubernur Jawa Tengah dapat menghemat anggaran Rp 1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
"Begitu kita potong dengan digitalisasi di pemerintahan, apa yang terjadi? 1,2 triliun duit bisa kita hemat," kata Ganjar dalam acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia', yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Ahad (17/9/2023).
Ganjar kemudian menekankan perlunya memerangi korupsi. Menurut Ganjar, budaya korupsi dapat dihapuskan dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam pemerintahan, mendorong budaya meritokrasi dan inovasi, melibatkan peran aktif masyarakat dalam perlawanan melawan korupsi, dan meningkatkan transparansi kinerja pemerintah.
"Kita mesti jadi pemerintahan yang bersih. Dan ini saya kira PR yang saat ini belum selesai dan kita takut untuk membicarakan secara terbuka, maka antikorupsi menjadi wajib," ucap Ganjar.
Ganjar menyatakan anti korupsi harus dilakukan sejak dari dini. Kala menjabat gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyatakan mengajak semua kepala daerah di kabupaten/kota untuk kerjasama dengan KPK.
"Kita punya komitmen memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah, mulai sekolah, kalau itu enggak, ya enggak terjadi," ujar Ganjar.
Dalam melipatkan anggaran didapat seperti dari sumber-sumber pendapatan, baik pajak maupun non pajak ditingkatkan. Lalu, mesin birokrasi bisa diberdayakan untuk lebih jitu melakukan analisis, dimana peluang perbaikan perpajakan, perbaikan penetapan PNBP.
Ganjar memaparkan perlunya pembangunan SDM yang produktif melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, stabilisasi harga bahan pokok untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan sentra produksi bahan pokok hingga menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan.
Lalu, upaya konkret untuk menghapus kemiskinan dengan program-program sosial yang lebih kuat, program ke padat karya, membangun rumah layak huni, meluaskan insentif guru honorer, serta peran semua pihak untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan.
"Kemismikan yang menjadi isu yang belum selesai, antara lain kita selesaikan dengan investasi di keluarganya," ucap Ganjar.
Ganjar kemudian menyatakan perlunya penguatan jaringan pengaman sosial dengan satu data Indonesia, perluas jangakuan BPJS hingga tingkatkan akses kesehatan.
"Begitu satu data Indonesia selesai, dan seluruh sektor dan sub sektornya ketangkep sama kita, perencanaan kita kedepan akan lebih presisisi," ujarnya.
Ganjar juga mendorong pengembangan sektor hilirisasi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi global, peningkatan nilai tambah infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong agar alam Indonesia menjadi lebih baik yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, menjadikan orang agar menjadi talenta terbaik untuk dalam inovasi di bidang lingkungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika