REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tengah menggenjot serapan anggaran program Padat Karya Tahun 2023 melalui skema cash for work atau padat karya tunai demi menyerap tenaga kerja. 

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, anggaran pada karya tunai bidang permukiman dialokasikan senilai Rp 2,2 triliun. Penyalurannya melalui pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dukungan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan, termasuk Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sejumlah program itu didistribusikan di 5.394 lokasi dengan target menyerap 65.970 tenaga kerja. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. 

"Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok," kata Basuki dalam keterangan resminya, Sabtu (30/9/2023).  

Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR hingga 26 September 2023, serapan keuangan padat karya tunai bidang permukiman 2023 telah mencapai 81,95 persen dari total anggaran Rp 2,2 triliun atau sebesar Rp 1,8 triliun. Besaran anggaran tersebut telah merealisasikan pekerjaan fisik 68,61 persen dengan serapan tenaga kerja 51.891 orang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika