REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (13/10/2023). Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Didid Noordiatmoko mengatakan, salah satu manfaat dari adanya bursa CPO ini, Indonesia mempunyai acuan harga CPO yang adil (fair) dan terbuka. 

Menurut Didi, saat ini pasokan CPO dunia 50 persennya dipasok dari Indonesia. Hanya saja, Indonesia belum memiliki acuan harga sendiri. "Kita selama ini memakai acuan ekspor dari harga di bursa Malaysia dan Rotterdam (Belanda). Lewat bursa CPO ini, mampu memberikan transparansi juga untuk pelaku usaha dalam negeri agar patokan harga CPO bisa ditetapkan secara terbuka," ujar Didid di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2023).

Dia mengatakan, perdagangan CPO di bursa berjangka Indonesia bersifat sukarela, tidak ada pemaksaan. Tapi, dia yakin seluruh pengusaha bersedia dalam upaya menegakkan muruah CPO Indonesia.

Kami juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa sawit untuk ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini. Hal ini karena perdagangan di bursa akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field, memiliki kekuatan tawar yang sama. "Karena perdagangan melalui bursa akan mempertemukan money seller dengan money buyers," ujar Didid.

Bappebti telah mengeluarkan aturan Bappebti Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Fisik CPO di bursa berjangka. Bappebti juga telah menerbitkan persetujuan Bursa CPO kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) melalui Keputusan pada 9 Oktober 2023.

Dengan pembentukan bursa CPO Indonesia, kata Didid, dia harapkan mimpi Indonesia, untuk memiliki harga acuan CPO yang adil, transparan, langsung dapat segera terwujud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika