REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR — Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama), Datuk Dr Mohd Na'im Mokhtar, mengatakan, Pemerintah sangat menentang kegiatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender queer (LGBT), terutama di kalangan Muslim di negaranya.
Dia mengatakan Departemen Pembangunan Islam Malaysia (Jakim) juga mendukung posisi pemerintah. Namun mengenai hak asasi manusia di bawah Konstitusi Federal, pemerintah tidak menyangkal hak-hak khusus bagi komunitas LGBT, termasuk hak atas pendidikan.
"Oleh karena itu, pendekatan yang diambil oleh Jakim adalah bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan. Tujuannya adalah untuk membantu kelompok ini untuk kembali ke fitrah (keadaan alami) dan menyadari kesalahan mereka," katanya saat sesi tanya jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini.
mMenjawab pertanyaan tambahan dari Aminolhuda Hassan (PH-Sri Gading) yang ingin tahu apakah Jakim memiliki informasi mengenai jumlah pernikahan sesama jenis di negara ini, Mohd Na'im mengatakan Jakim belum mencatat atau mendaftarkan pernikahan sesama jenis.
"Departemen agama Islam di negara bagian tidak mencatat pernikahan sesama jenis. Itu sudah jelas. Bahkan jika pernikahan seperti itu terjadi, individu yang berniat untuk mendaftarkan pernikahan mereka di negara ini akan menghadapi kesulitan karena melanggar hukum," katanya, mengacu pada Undang-Undang Hukum Keluarga Islam atau Undang-Undang, dilansir dari Bernama pada Rabu (18/10/2023).
Baca juga: Temuan Arkeologis Barat Ini Kuatkan 15 Fakta Kerajaan Saba yang Dikisahkan Alquran
Pada Juni lalu, Band 1975 menerima banyak kritik seusai aksi ciuman gay yang dilakukan sang vokalis Matty Healy dan pemain bas Ross MacDonald di Malaysia. Tindakan tak bermoral itu dilakukan sebagai protes atas UU Anti-LGBT di Malaysia.
Apa yang dilakukan The 1975 dinilai lebih buruk untuk queer Malaysia. "Ini bukan pertarungan mereka,” tambah yang lain.
Pertunjukan The 1975 di Indonesia dan Taiwan kemudian dibatalkan menyusul insiden di Malaysia. Apa yang dilakukan The 1975 dinilai lebih buruk untuk queer Malaysia. "Ini bukan pertarungan mereka,” tambah yang lain.
Pertunjukan The 1975 di Indonesia dan Taiwan kemudian dibatalkan menyusul insiden di Malaysia.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan negaranya melarang konten apapun yang secara terbuka mengkampanyekan komunitas LGBTQ+
"Malaysia melarang konten yang secara terbuka mendukung komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) karena masyarakatnya dari berbagai agama telah sepakat untuk menolak tayangan publik semacam itu," katanya dilansir dari Malay Mail, Sabtu (23/9/2023).
Sumber: bernama
