REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu melobi para pemimpin Uni Eropa (UE) untuk menekan Mesir agar menerima pengungsi dari Gaza, Financial Times (FT) melaporkan pada hari Senin (30/10/2023).
Surat kabar Inggris tersebut mengatakan bahwa para anggota UE, termasuk Republik Ceko dan Austria, telah melontarkan gagasan tersebut pada pertemuan negara-negara anggota pekan lalu. Meskipun sejumlah negara Eropa termasuk Inggris, Jerman dan Perancis telah mengatakan secara terpisah bahwa gagasan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Sejak awal perang antara Israel dan Hamas pecah, Mesir dengan tegas menolak menerima pengungsi Palestina. Namun, seorang diplomat yang tidak disebutkan namanya dari negara yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada FT bahwa tekanan dari serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza dapat mengubah pendirian Kairo.
“Sekarang adalah waktunya untuk meningkatkan tekanan pada Mesir agar menyetujuinya,” kata pejabat itu seperti dikutip Middle East Eye.
Terlepas dari seruan Netanyahu, para pemimpin pada akhirnya sepakat bahwa peran Mesir seharusnya adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan, karena penyeberangan Rafah ke wilayah Sinai saat ini merupakan satu-satunya jalur bantuan untuk memasuki Jalur Gaza yang terkepung, namun Mesir tidak berkewajiban untuk menerima permintaan masuknya pengungsi.
Permintaan Israel ini terjadi tak lama setelah dokumen kementerian intelijen Israel dibocorkan ke situs berita Israel Calcalist; laporan tersebut merinci rencana pemindahan paksa warga Palestina di Gaza ke semenanjung Sinai.
Israel juga dilaporkan menawarkan sejumlah proposal untuk membujuk Mesir agar membuka pintunya, termasuk menghapus sebagian besar utang internasional Mesir melalui Bank Dunia, menurut situs Ynet Israel.
Mesir saat ini terperosok dalam krisis utang, menempati peringkat kedua setelah Ukraina di antara negara-negara yang paling mungkin mengalami gagal bayar dalam pembayaran utang. Negara yang kekurangan uang ini menghabiskan separuh pendapatannya untuk pembayaran bunga dan bergantung pada pinjaman dari IMF dan negara-negara Teluk yang kaya, sehingga membatasi kemampuannya untuk menentang kebijakan luar negeri AS.
Namun, masih belum jelas apakah Israel mempunyai pengaruh yang cukup di Bank Dunia untuk menghapus utang internasional Mesir.
Pengampunan utang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk membawa Mesir sejalan dengan kebijakan luar negerinya. Pada tahun 1991, AS dan sekutunya menghapuskan setengah utang Mesir sebagai imbalan atas keterlibatan Mesir dalam koalisi anti-Irak selama Perang Teluk kedua.
Meskipun ada tekanan yang meningkat, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengatakan bulan ini bahwa negaranya menolak “setiap upaya untuk menghilangkan masalah Palestina dengan cara militer atau melalui pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka, yang akan merugikan negara-negara Palestina."
Mengacu pada peristiwa Nakba pada tahun 1948, di mana milisi Zionis secara paksa mengusir lebih dari 700.000 warga Palestina dari wilayah bersejarah Palestina dan melarang mereka serta keturunan mereka untuk kembali, membuat banyak negara Arab khawatir bahwa perpindahan orang dari Gaza akan bersifat permanen.
Sejak serangan Israel di Gaza dimulai pada tanggal 7 Oktober, satu juta warga Palestina telah mengungsi di wilayah tersebut, dengan lebih dari 30.000 warga Palestina tewas, hilang atau terluka.
Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan bahwa warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung menghadapi pengungsian paksa dan hukuman kolektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika